KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja, memperlihatkan sejumlah fakta mengejutkan. Ada partai politik langganan pemilu yang tak dapat kursi. Pun banyak anggota DPRD petahana yang tidak terpilih kembali.
Melihat komposisi Caleg terpilih pada Pemilu 2024, terdapat beberapa partai politik yang kehilangan kursi, juga mengalami penurunan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Toraja Utara.
Partai Nasdem misalnya, pada Pemilu 2019, partai besutan Surya Paloh ini begitu digdaya dengan meraih suara terbanyak dan 6 kursi di DPRD Kabupaten Toraja Utara. Karena perolehan kursi itu, Partai Nasdem berhak atas kursi Ketua DPRD, yang saat ini masih dijabat oleh Nober Rante Siama’. Namun pada Pemilu 2024, Partai Nasdem mengalami penurunan performa yang sangat drastis. Partai ini hanya mendapat dua kursi dari Dapil Toraja Utara 1 dan Toraja Utara 4.
Kemudian Partai Hanura. Pada Pemilu 2019, Partai Hanura berhasil mendudukkan 3 kadernya di DPRD Kabupaten Toraja Utara, atas nama Agustinus Parrangan, Herman Husein, dan Alfred Medea. Namun pada Pemilu 2024, Partai Hanura tidak mendapat satu pun kursi.
Selain partai-partai yang mengalami penurunan performa, terlihat pula partai politik pendatang baru, seperti PSI dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berhasil mendapat kursi. PSI bahkan berhasil mendapatkan dua kursi. Sedangkan PAN mendapat 1 kursi.
Partai Golkar juga mengalami peningkatan performa. Pemilu kali ini, Partai Golkar adalah pemenang dengan meraih 7 kursi. Partai yang saat ini dipimpin Yohanis Bassang itu, berhak atas kursi Ketua DPRD dan bisa mengusung pasangan calon sendiri pada Pilkada November 2024 mendatang.
Selain partai politik, banyak anggota DPRD Toraja Utara petahana yang tumbang alias tidak terpilih kembali. Menurut catatan KAREBA TORAJA, dari 30 anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara, hanya 9 orang yang terpilih kembali. Itu pun beberapa diantaranya terpilih kembali melalui partai lain.
Kesembilan orang anggota DPRD Toraja Utara petahana yang terpilih kembali, yakni Julianto Mapaliey (Gerindra/sebelumnya Golkar), Marthen Bida (Gerindra), Herman Pabesak (PDI Perjuangan), Yohana Langitan (Perindo), Alam Lamba (Nasdem/sebelumnya PKPI), Stepanus Mangatta (Gerindra), Calvyin Para’pak Tondok (Golkar), Samuel Matasak (PDI Perjuangan), dan Agus Tuku Sarira (Demokrat).
Sedangkan di Tana Toraja, fenomena yang sama terjadi. Dari 30 anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 2019-2024, hanya 12 orang yang terpilih kembali, 18 orang lainnya tumbang.
Selain tumbangnya para petahana, perolehan kursi partai-partai langganan Pemilu juga mengalami penurunan yang drastis. Partai Hanura misalnya, pada Pemilu 2019, partai ini mendapat 3 kursi di DPRD Tana Toraja. Pada Pemilu 2024 mengalami penurunan dan hanya menyisahkan 1 kursi. Kemudian, PDI Perjuangan yang mengalami penurunan satu kursi, dari 5 menjadi 4 kursi.
Partai politik yang mengalami peningkatan kursi signifikan adalah Partai Gerindra. Selain meraup suara terbanyak, Partai Gerindra juga berhasil mendapat 6 kursi di DPRD Tana Toraja. Pada Pemilu 2019, Partai Gerindra hanya memiliki 2 kursi di DPRD Tana Toraja.
Dampak Serangan Fajar?
Melihat fenomena ini, muncul pertanyaan kenapa bisa terjadi. Mengapa anggota DPRD petahana banyak bertumbangan?
“Biar apa kita bikin di masyarakat selama menjabat, kalah sama serangan fajar,” tutur seorang anggota DPRD yang enggan ditulis namanya.
Serangan fajar, BLT, atau politik uangkah yang menjadi penyebab? Atau karena anggota DPRD tidak mampu mewujudkan janji-janjinya saat kampanye?
“Karena jika disebut karena politik uang, faktanya tidak ada. Kasusnya pun tak ada yang terungkap. Coba cek ke Bawaslu, adakah kasus money politics yang mereka tangani selama Pemilu 2024?” tandas Roy Rantepadang, pengamat sosial politik saat dimintai tanggapannya di Rantepao, Rabu, 6 Juni 2024.
“Saya kira lebih tepat penyebabnya adalah mungkin karena kawan-kawan anggota dewan ini tidak mampu mewujudkan janji-janji mereka saat kampanye, sehingga masyarakat kecewa. Wujud kekecewaan itu, ya mereka dihukum di bilik suara,” ujar Roy lebih lanjut.
Mengenai isu politik uang yang santer diperbincangkan masyarakat maupun para anggota dewan petahana, Roy balik menantang. “Kalau ada itu praktek politik uang, laporkan, proses. Jangan hanya isu saja. Karena kalau kita hanya mau bilang katanya, itu tidak bisa diproses. Pun tak bisa disebut bahwa politik uang itu marak,” tegas Roy lebih lanjut.
Menurut Roy, jika caleg-caleg petahana memiliki bukti praktek politik uang, mereka disarankan untuk melaporkan hal itu kepada Bawaslu atau kepolisian.
“Supaya kalau ada kasus politik uang yang diproses dan pelakunya dihukum, itu akan membawa efek jera untuk momen-momen politik mendatang, apalagi sebentar lagi kita mau Pilkada,” pungkas Roy Rantepadang. (*)
Penulis: Desianti
Editor: Arthur
Komentar