Paripurna LKPJ Bupati Tana Toraja, Pansus Sampaikan 10 Rekomendasi Umum

Penyerahan Laporan Pansus LKPJ oleh Ketua DPRD kepada Bupati Tana Toraja. (Foto: Arsyad/Kareba Toraja)

KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tana Toraja Tahun 2025 telah menuntaskan pembahasan bersama 27 mita kerja dalam kurun waktu 1 bulan.

Hasil pembahasan tersebut telah disampaikan dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pembahasan pansus LKPJ Bupati Tana Toraja yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tana Toraja, Rabu 13 Mei 2026.

Dalam laporannya, Ketua Pansus LKPJ Bupati Tana Toraja Tahun 2025 Yusuf Pangaroan (Nasdem) mengatakan pansus telah melakukan pembahasan bersama OPD dan memutuskan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan beberapa rekomendasi dan catatan strategis.

Yusuf Pangaroan lalu membacakan sejumlah poin catatan strategis kepada 27 OPD mitra kerja dan 10 rekomendasi umum.

Adapun 10 rekomendasi umum yang diberikan DPRD kepada Pemerintah Daerah yakni:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan 165.340.947.808 dan dapat direalisasikan sebesar 156. 185.042.970 (94,5%)
2. DPRD merekomendasikan kepada Pemda agar melakukan rasionalisasi dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi.
3. DPRD merekomendasikan kepada Pemda dalam tahapan APBD setelah dievaluasi agar closing APBD tepat waktu untuk penatausahaan keuangan tahun berikutnya dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4. DPRD merekomendasikan agar Pemda membangun harmonisasi baik internal maupun lintas Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
5. DPRD merekomendasikan agar Pemda memperkuat integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, mempercepat implementasi sistem Pemerintah berbasis elektronik dan satu data, kualitas SDM aparatur serta memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Pusat Provinsi dan masyarakat.
6. DPRD merekomendasikan agar Pemda dalam mengoptimalkan program Tana Toraja Masero hendaknya melestarikan kearifan lokal.
7. DPRD merekomendasikan agar Pemda melakukan sinkronisasi RKPD dengan RPJMD dan memprioritaskan program sesuai Visi Misi Bupati Tana Toraja.
8. DPRD merekomendasikan kepada Pemda dalam hal ini Perangkat Daerah yang melakukan kerjas sama dengan Pihak Ketiga lebih khusus yang mengerjakan kegiatan infrastruktur agar memberikan sanksi bagi pelaksana kegiatan yang bermasalah.
9. Dalam rangka optimalisasi PAD, perlu dibentuk satuan tugas (Satgas) PAD dengan Tagline “SATGAS MASERO”
10. Rekomendasi pansus kepada masing-masing OPD akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya melalui Komisi yang ada di DPRD secara berkala.

Yusuf Pangaroan mengatakan permasalahan mendasar tidak lagi semata-mata terletak pada rendahnya capaian program melainkan perlunya optimalisasi kualitas tata kelola Pemerintahan.

Yusuf menyebut beberapa OPD masih menghadapi keterbatasan SDM, lemahnya integrasi data dan belum singkronnya perencanaan dan penganggaran serta belum sepenuhnya menerapkan pendekatan pembangunan berbasis hasil. (*)