Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » OPINI: Pro-Kontra Eksekusi Tanah Adat Tongkonan; Antara Hukum Negara dan Keadilan Adat

OPINI: Pro-Kontra Eksekusi Tanah Adat Tongkonan; Antara Hukum Negara dan Keadilan Adat

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh: Kurniawan Rante Bombang, S.H.,M.H.,CMLC. (Praktisi Hukum)

KASUS eksekusi tanah adat, rumah Tongkonan di Toraja kembali mengemuka, menimbulkan pro dan kontra tentang benturan antara hukum negara dan hukum adat. Di satu sisi, ada keharusan untuk menegakkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, masyarakat adat berjuang mempertahankan warisan leluhur yang tak ternilai, yang dianggap sebagai fondasi identitas dan eksistensi mereka.

Sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya setiap orang punya hak untuk menggugat. Ini adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang dikenal sebagai hak untuk mengakses keadilan (right to access to justice). Hak yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada hukum atau hukumnya kurang jelas. Ini berarti pengadilan wajib menerima setiap gugatan yang diajukan, sepanjang memenuhi syarat yang telah diatur.

Pandangan saya dari kacamata hukum positif, suatu perkara perdata, putusan pengadilan yang telah inkracht (berkekuatan hukum tetap) tentu harus dilaksanakan. Pasal 195 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dengan jelas mengatur prosedur eksekusi, yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan dan memimpin eksekusi putusan perdata. Secara hukum acara perdata, eksekusi putusan pengadilan yang telah inkracht adalah perintah wajib. Pasal 197 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menggunakan paksaan, termasuk alat berat, jika pihak yang kalah tidak mau mengosongkan objek sengketa.

Bahwa putusan pengadilan tentang eksekusi (misalkan objek sengketa terdapat bangunan) haruslah dilaksanakan karena eksekusi adalah tahap akhir dan terpenting dalam proses peradilan. Hal tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum, menjaga kewibawaan, dan kredibilitas lembaga peradilan, eksekusi sebagai sanksi hukum, dan melindungi hak pihak yang menang. Karena apabila putusan pengadilan hanya tertulis saja dan jika pihak yang kalah menolak untuk menyerahkan objek sengketa. Sehingga harus ada eksekusi riil di lapangan, yang sering kali melibatkan pengosongan lahan, memastikan bahwa hak kepemilikan yang sah dapat dipulihkan.

Kemudian, kalau melihat dari kacamata adat budaya, pada konteks sengketa tanah rumah Tongkonan, dalam beberapa kasus di Toraja belakangan ini, termasuk juga pengalaman menangani perkara seperti ini, masalahnya tidak sesederhana itu.  Menurut saya, ini dilema penegakan hukum; antara kepastian vs keadilan substantif.

Rumah adat Tongkonan bukanlah objek sengketa biasa. Karena rumah adat Tongkonan Toraja adalah simbol status sosial, pusat upacara adat, yang dimiliki secara komunal. Kepemilikan Tongkonan ini terkait erat dengan sistem kekerabatan dan hak ulayat yang diakui dalam hukum adat Toraja. Jika Tongkonan dianggap sebagai bangunan biasa, maka dalam sebuah konflik sengketa hukum, mengeksekusi rumah tongkonan dengan alat berat bisa dianggap sebagai prosedur yang sah secara hukum.

Tetapi, dari sudut pandang budaya Toraja, hal ini dapat mengabaikan dimensi hak ulayat dan kepemilikan komunal yang diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dari perspektif budaya, rumah adat Tongkonan menyimpan cerita, silsilah keluarga, dan ritual adat yang tak ternilai harganya. Ia adalah pusat dari Aluk Todolo (agama dan kepercayaan leluhur) dan menjadi tempat penyimpanan harta pusaka serta keranda leluhur. Mengeksekusi rumah adat Tongkonan dengan alat berat bukan hanya melenyapkan sebuah bangunan fisik, tetapi juga menghapus sejarah, memutus silsilah, dan meruntuhkan fondasi spiritual sebuah keluarga besar.

Coba kita renungkan ya, misalkan sebuah Tongkonan A, dalam prosesnya secara umum, dimulai dari perencanaan, pendirian hingga peresmian, kesemuanya itu kan punya tahapan dan tingkatan yang harus di lalui dan itu membutuhkan pengorbanan yang besar dan sangat sakral. Bahkan untuk mencapai puncak tertinggi sebuah tongkonan yang telah terlegitimasi disebut merok/merauk (sebutan di beberapa wilayah adat di Toraja) atau telah melakukan adat Rampe Matampu, Rampe MataAllo –Rambu Solo’ – Rambu Tuka’ (dukacita & sukacita) disclaimer.

Lalu di kemudian hari muncul konflik atau sengketa di pengadilan yang akhirnya harus dieksekusi. Hanya dengan hitungan jam saja dirobohkan oleh alat berat. Bagi masyarakat Toraja, tentu tindakan ini bisa dianggap sebagai penistaan terhadap nilai-nilai budaya dan harkat martabat masyarakat adat Toraja. Dampaknya sama dengan menghancurkan warisan budaya, sejarah, dan identitas. Kerusakan yang ditimbulkan bersifat permanen dan tidak dapat diganti hanya dengan uang, karena didalamnya telah melalui proses ritual adat, doa, tenaga, pikiran dan cinta kasih. Dan dirasakan oleh seluruh komunitas adat yang melihat Rumah Tongkonan sebagai bagian tak terpisahkan dari simbol dan nilai eksistensi masyarakat adat Toraja. (itu terlepas dari para pihak yang memperebutkan haknya)

Dari sisi lain, bahwa sebenarnya pihak yang bersengketa tentang hak tongkonan ini, erat juga kaitannya dengan egosentrisme, persoalan perebutan hak dalam sebuah rumpun keluarga yang bersengketa, ini juga yang susah dibendung. Dimana tanpa kesadaran moral dan etika ada objek yang melibatkan budaya (simbol rumah adat yang dilindungi bersama) melekat nilai luhur yang dimiliki semua orang Toraja, (bukan hanya pihak yang bersengketa). Tentunya jika hal ini tidak dicarikan solusi akan merendahkan nilai dan simbol-simbol pada sebuah rumah adat tongkonan. Menurut saya ini menarik untuk dikaji secara mendalam.  Hal tersebut dapat dibicarakan bersama oleh Lembaga adat, tokoh masyarakat, DPRD, pemerintah daerah, diaspora Toraja, dan tokoh gereja.

Sebagai praktisi hukum, putra asli Toraja, tentu prihatin dan berharap kedepan yang kiranya dapat dipertimbangkan kepada setiap stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan pendekatan holistik dan dialog konstruktif yang mengedepankan mediasi, pengakuan hak ulayat, dan (harmonisasi hukum negara dengan hukum adat, ini perlu perjuangan ekstra dan dengan melibatkan pihak-pihak terkait).

Aparat penegak hukum perlu memiliki kepekaan budaya yang tinggi, dan putusan pengadilan diharapkan mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan spiritual yang mungkin timbul, demi mewujudkan keadilan yang seutuhnya.

Beberapa Langkah yang Bisa Ditempuh Jika Bersengketa

  • Mediasi yang berbasis kearifan lokal. Sebelum masuk pada litigasi, perlu ada upaya mediasi yang serius dengan melibatkan para pemangku kepentingan adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah; Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan harmonis antara hukum negara dan hukum adat;
  • Mediasi berbasis adat. Dengan melibatkan pemangku adat dan tokoh masyarakat. Pihak yang memenangkan perkara harus memahami nilai sakral Tongkonan.
  • Ganti Rugi Alternatif;
  • Sertifikasi Hak Komunal. Secara jangka panjang, sertifikatkan tanah Tongkonan atas nama yayasan atau badan hukum adat;
  • Advokasi Hukum. Pihak keluarga harus menggunakan argumen hukum yang kuat di pengadilan, seperti mengajukan gugatan intervensi atau perlawanan pihak ketiga, untuk membuktikan status komunal Tongkonan.

* Kurniawan Rante Bombang, S.H.,M.H.,CMLC. — Praktisi Hukum, tinggal di Toraja.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sungai Aka dan Surame Jadi Lokus Penilaian ADIPURA 2026, Pemda Tana Toraja Lakukan Normalisasi

    Sungai Aka dan Surame Jadi Lokus Penilaian ADIPURA 2026, Pemda Tana Toraja Lakukan Normalisasi

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle Arsyad Parende
    • 0Komentar

    Alat berat bekerja menormalisasi Sungai Aka dan Surame (Kiri) Kondisi Sungai Surame sebelum dinormalisasi (kanan)   KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Target Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk bisa meraih predikat Adipura terus digalakkan. Berbagai upaya Pemerintah untuk menghadirkan Tana Toraja yang bersih melalui Tagline Tana Toraja Masero terus digaungkan dan diaktualisasikan dalam berbagai program. Untuk tahun 2026, […]

  • Polisi Pastikan Pria Tanpa Identitas yang Diamankan Warga di Buntu Limbong, Bukan Komplotan Pencuri

    Polisi Pastikan Pria Tanpa Identitas yang Diamankan Warga di Buntu Limbong, Bukan Komplotan Pencuri

    • calendar_month Sabtu, 17 Mei 2025
    • account_circle Arsyad Parende
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, GANDANGBATU SILLANAN — Personil Polsek Mengkendek bertindak cepat mengamankan seorang pria tak dikenal yang diamuk warga di wilayah Limbong, Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Kamis, 14 Mei 2025. Pria paruh baya itu jadi korban amuk massa karena dicurigai hendak melakukan aksi pencurian di salah satu gereja di wilayah Lembang Buntu […]

  • Sebentar Lagi, Ada 2 AMP di Toraja Utara, Semoga Aspalnya Makin Berkualitas

    Sebentar Lagi, Ada 2 AMP di Toraja Utara, Semoga Aspalnya Makin Berkualitas

    • calendar_month Jumat, 1 Okt 2021
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Salah satu penyebab rendahnya kualitas aspal pada jalan-jalan yang ada di Toraja (Toraja Utara dan Tana Toraja) adalah karena jauhnya tempat pengolahan (AMP/asphalt mixing plant). Bahkan ada beberapa proyek jalan yang harus mendatangkan aspal dari luar Toraja. Akibat jarak angkut yang sangat jauh itu, kualitas aspal (terutama suhu panasnya) menjadi menurun. Dan […]

  • 4 Rumah Terbakar di Tagari Tallunglipu, Ketua PKB Gereja Toraja Kunjungi Korban

    4 Rumah Terbakar di Tagari Tallunglipu, Ketua PKB Gereja Toraja Kunjungi Korban

    • calendar_month Minggu, 7 Jul 2024
    • account_circle Admin Kareba
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, TALLUNGLIPU — Empat unit rumah yang berada di komplek pensiunan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Toraja (YPKT) di Tagari, Kecamatan Tallunglipu, Toraja Utara, ludes terbakar, Minggu, 7 Juli 2024. Keempat unit rumah itu dihuni oleh Pak Anto, Pak Egi, Pak Lia, dan Pak Sandy. Rumah-rumah di komplek itu dihuni oleh para pensiunan guru dan pegawai […]

  • Lakalantas Maut Motor vs Motor, 3 Orang Meninggal, 1 Dirawat di RS

    Lakalantas Maut Motor vs Motor, 3 Orang Meninggal, 1 Dirawat di RS

    • calendar_month Jumat, 15 Mar 2024
    • account_circle Admin Kareba
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, KESU’ — Kecelakaan lalu lintas yang merenggut 3 korban jiwa terjadi di jalan poros Rantepao-Makale, tepatnya di Lembang Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu’, Toraja Utara, Jumat, 15 Maret 2024 dini hari. Kecelakaan maut tersebut melibatkan dua sepeda motor jenis Honda Beat Street dengan Yamaha Mio M3. Akibat kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 02.00 Wita tersebut, […]

  • Pemkab Tana Toraja Teken Kerjasama dengan FISIP Unhas Terkait Lembaga Penyiaran Lokal

    Pemkab Tana Toraja Teken Kerjasama dengan FISIP Unhas Terkait Lembaga Penyiaran Lokal

    • calendar_month Kamis, 15 Sep 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Tana Toraja meneken kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Penyiaran Lokal. Penandatanganan naskah kerjasama kedua pihak dilaksanakan di Ruang Rapat Dekan FISIP Unhas, Senin, 12 September 2022. FISIP Unhas diwakili Dekan Fisip Unhas, Dr.Phil. Sukri, […]

expand_less