Anggaran Ganti Rugi Minim, Pemilik Lahan Jembatan Kembar Malango’ Mengadu ke DPRD
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 15 Feb 2022
- comment 0 komentar
- print Cetak
Pertemuan antara pemilik lahan dan bangunan Jembatan Malango' dengan anggota DPRD Toraja Utara. (AAP/Kareba Toraja).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan kembar di Malango’ dinilai terlalu kecil oleh pemilih lahan dan bangunan. Itu sebabnya, mereka mengadu ke DPRD Toraja Utara.
Sebanyak 10 Kepala Keluarga pemilik lahan dan bangunan, yang kemungkinan besar akan terdampak pembangunan jembatan kembar di Malango’ Rantepao, mendatangi kantor DPRD Toraja Utara, Selasa, 15 Februari 2022.
Mereka mempertanyakan alokasi anggaran pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang menurut pemberitaan media, hanya sebesar Rp 7-8 miliar. Anggaran ini disebut sangat kecil jika dibanding dengan nilai tanah dan bangunan yang akan diganti rugi.
BACA: Pemkab Siapkan Rp 8 Miliar untuk Pembebasan Lahan Jembatan Kembar Malango’
Terry Banti, salah satu pemilih lahan dan bangunan, mengatakan mereka datang ke DPRD, selain untuk mempertanyakan anggaran pembebasan lahan, juga prosedur pembebasan lahan, yang sampai saat ini belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara, sesuai Pepres 19 Tahun 2021, tentang prosedur dalam pergantian tanah yang akan digunakan oleh pemerintah.
“Setelah mendengarkan penjelasan tentang aturan yang dijelaskan oleh anggota DPRD dalam pertemuan tersebut, akhirnya kami ketahui bahwa beberapa tahapan dilewati oleh Pemkab Toraja Utara, antara lain belum adanya kajian teknis tentang lalu lintas harian penyebab macet,” ujar Terry.
Dia meminta, pemerintah berkomunikasi dulu dengan pemilik lahan sebelum menetapkan alokasi anggaran pembebasan lahan. Karena sepanjang yang dia tahu, sampai saat ini, pemerintah belum membentuk panitia pembebasan lahan.
Mendapat pengaduan ini, DPRD Toraja Utara menjadwalkan pertemuan multi pihak, yakni pemilih lahan, pemerintah daerah, dan DPRD pada Kamis, 17 Februari 2022 mendatang.
“Semoga dalam pertamuan lanjutan nanti ada solusi,” harap Tery. (*)
Penulis: Desianti
Editor: Arthur
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar