Tongkonan Ka’pun Dieksekusi, Waksekjen PMKRI Nilai Negara Gagal Lindungi Warisan Leluhur Toraja

KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMKRI Periode 2024–2026, Della Endangtri, mengecam keras pembongkaran Tongkonan Ka’pun di Kelurahan Ratte Kurra di Kabupaten Tana Toraja pada Jumat, 5 Desember 2025. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kegagalan negara dalam melindungi warisan budaya dan identitas masyarakat adat.

“Peristiwa ini bukan sekadar eksekusi lahan. Ini kegagalan negara memahami kebudayaan, kegagalan aparat menjaga keadilan, dan kegagalan sistem hukum membaca sejarah yang hidup dalam masyarakat adat,” ujar Della dalam keterangan tertulis yang diterima KAREBA TORAJA, Sabtu, 6 Desember 2025.

Menurutnya, Tongkonan Ka’pun telah berdiri lebih dari tiga abad dan melewati 16 generasi, menyimpan silsilah keluarga, kisah leluhur, dan memori kolektif masyarakat Toraja. Namun bangunan itu diratakan dalam satu hari oleh alat berat dengan pengamanan aparat bersenjata.

“Ironis, tongkonan yang tidak pernah tercantum dalam putusan sengketa justru dipaksakan menjadi objek eksekusi. Ini bukan sekadar salah objek, ini pelanggaran logika, moral, dan hati nurani publik,” tegas Della.

Ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam eksekusi tersebut.

“Bagaimana mungkin putusan sejak 1988 yang tidak menyebut Tongkonan Ka’pun bisa dijadikan dasar penghancuran? Bila di lihat dari umurnya sudah bisa di pastikan bahwa Tongkonan Ka’pun adalah Cagar budaya sehingga di lindungi oleh undang- undang. Di mana akal sehat hukum itu diletakkan?”

Della menilai tindakan aparat justru bertentangan dengan upaya negara mempromosikan Toraja sebagai destinasi wisata budaya dan calon situs warisan dunia.

“Negara bangga menjual Toraja sebagai ikon budaya, tetapi pada saat yang sama aparatnya menghancurkan sejarah dengan alat berat. Jika ini disebut perlindungan budaya, maka kita sedang dibohongi,” ungkapnya.

Ia juga mengecam penggunaan peluru karet dan tindakan represif terhadap warga yang berupaya mempertahankan rumah leluhur mereka.

“Ketika hukum berubah menjadi palu godam yang meruntuhkan warisan adat, tragedi seperti ini tidak bisa dianggap sebagai prosedur biasa. Ini penghinaan terhadap sejarah,” katanya.

Della menegaskan bahwa hilangnya Tongkonan Ka’pun memang tidak dapat dipulihkan, tetapi tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terkait mekanisme eksekusi tanah adat di Indonesia khususnya di Toraja.

“Puing-puing Tongkonan Ka’pun adalah simbol lemahnya perlindungan negara. Tetapi dari puing itu juga harus lahir gelombang keberanian masyarakat adat untuk memastikan tidak ada lagi warisan leluhur yang hilang tanpa perlawanan,” ujarnya.

Sebagai anak muda Toraja, Della menyampaikan sikap tegasnya. “Saya lahir dan besar di Toraja. Saya menyatakan negara telah gagal menjalankan kewajibannya yang paling dasar. Tidak ada legitimasi moral bagi negara yang membiarkan warisan budaya dihancurkan oleh proses hukum yang cacat.” (*)