“Toraja dimekarkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pejabat!”
KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Toraja Utara tahun 2024, Komunitas “Lilinta” mengingatkan kepada para Calon Bupati/Wakil Bupati untuk menjalankan atau melaksanakan misi utama pemekaran kabupaten, yakni kesejahteraan rakyat.
Pesan moral ini disampaikan Komunitas Lilinta melalui beberapa baliho berukuran besar, yang dipasang pada sejumlah titik di Toraja Utara. Juga melalui jalur media massa dan media sosial.
“Lilinta” adalah komunitas para tokoh masyarakat yang ikut berjuang dan mempersiapkan pemekaran Kabupaten Toraja Utara. Meski Panitia Pemekaran Kabupaten Toraja Utara sudah resmi bubar, namun mereka masih saling berkomunikasi dan mendiskusikan kondisi kekinian Toraja Utara. Kemudian mereka membentuk Komunitas Lilinta. Dari sekian banyak orang yang ada dalam komunitas ini terdapat nama Yacobus Kamarlo Mayongpadang, Antonius Sampetoding, dan Suli Matius.
“Dasar yang mendorong kita mekarkan Kabupaten Toraja jadi dua kabupaten adalah kepentingan rakyat dan kemajuan daerah itu sendiri. Bukan kepentingan pejabat, keluarga, atau dan komunitas lain,” tegas Suli Matius, salah satu anggota Komunitas Lilinta, kepada KAREBA TORAJA, Rabu, 29 Mei 2024.
Menurut Suli Matius, setelah dianalisa setelah pemekaran yang sudah 17 tahun usianya itu, yang dominan diurus kelihatannya hanya untuk kepentingan keluarga dan kelompok saja.
“Salah satu hal yang tidak pernah diperhatikan adalah kepentingan politik Toraja dalam peta perpolitikan Sulsel,” tandas Suli Matius.
Hal lain yang luput dari perhatian, menurut Suli Matius, adalah pariwisata. “Kelihatannya pemerintah tidak ada perhatian serius terhadap hal ini. Daerah Toraja tahun 80 ke bawah Toraja dikenal sebagai daerah destinasi wisata unggulan setelah Bali. Sekarang ini sudah beberapa kali pemerintah pusat menetapkan daerah destinasi wisata dari dari 10 sampai 15 daerah tujuan wisata Toraja Utara dan Tana Toraja tidak ada didalamnya. Padahal tahun 2000 kalau saya tidak salah, Toraja ini sudah ditetapkan PBB sebagai daerah warisan dunia,” tutur Suli.
Lebih lanjut, Suli Matius berharap, siapapun yang jadi pemimpin di Toraja Utara dan Tana Toraja, tetap mengutamakan mengurus kepentingan daerah dan rakyat. Lapang dada menerima kritikan dan masukan dari orang-orang yang peduli dengan Toraja.
“Tidak boleh menunggangi jabatannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” tandasnya.
Tahun ini, kata dia, adalah tahun Pilkada. Semua yang berkepentingan maju sebagai Calon Bupati pasti menyampaikan hal-hal yang baik, janji-janji yang enak didengar. Namun setelah terpilih dia mengabaikan misi utama pemekaran.
“Toraja Utara dan Tana Toraja membutuhkan seorang pemimpin yang berintegritas dan visioner. Menjunjung tinggi nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakatnya,” pungkas Suli Matius. (*)
Penulis: AP Lino
Editor: Arthur
Komentar