Politisi Gerindra, Firmina Tallulembang Pertanyakan Kenapa Toraja Utara dan Luwu Raya Tak Masuk Program Preservasi Jalan Multiyeas Sulsel 2025

KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Berita mengenai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulsel dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Bappelitbangda yang membahas program 5 paket fisik preservasi jalan tahun 2025 dengan skema multiyears di Gedung DPRD Sulsel pada Senin, 11 Agustus 2025, menuai sorotan warga, khususnya di wilayah Luwu Raya dan Toraja Utara.

Pasalnya, dari lima paket preservasi jalan itu, terdapat 8 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang tak kebagian. Delapan Kabupaten/Kota tersebut, diantaranya Kota Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, dan Maros.

Preservasi jalan adalah kegiatan penanganan jalan, baik berupa pencegahan, perawatan, maupun perbaikan, yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi optimal dan mencapai umur rencana yang ditetapkan. Dengan kata lain, preservasi jalan adalah upaya untuk menjaga agar jalan tetap dalam kondisi baik dan bisa digunakan sesuai fungsinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,3 triliun tahun 2025 untuk 5 paket fisik preservasi jalan tahun 2025 dengan skema multiyear.

Menanggapi hal itu, politisi Partai Gerindra Dapil X (Toraja Utara dan Tana Toraja), Firmina Tallulembang mengaku kesal dan kecewa terhadap Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Usai rapat kerja rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2025 dan rancangan tahun 2026 di Gedung Tower DPRD Sulsel, Senin, 11 Agustus 2025, Firmina mengatakan bahwa pemerataan pembangunan harus berlandaskan asas keadilan tidak ada perbedaan dan jangan mengabaikan daerah tertentu, termasuk Toraja sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan pariwisatanya.

“Kenapa Toraja tidak dapat? Apa alasannya?. Kenapa Toraja Utara dan Luwu Raya tidak ada?” sesal Firmina.

Dia menegaskan bahwa banyak kewajiban Provinsi di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja. “Jalan poros Simbuang-Mappak yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi Jalan Provinsi kenapa tidak diperhatikan?. Kasihan masyarakat di Simbuang dan Mappak yang puluhan tahun hanya jadi masyarakat yang dipenuhi janji janji dari pemerintah Sulawesi Selatan,” tegas Firmina Tallulembang.

Lanjut politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa Toraja masih membutuhkan perhatian serius, terutama di bidang infrastruktur. Ada 2 kecamatan terisolir, yakni Kecamatan Simbuang dan Mappak yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kemudian lanjutan pembangunan jalan provinsi dari Rantepao ke Pangala’ hingga batas Sulbar, juga pembangunan jalan Rantepao ke Bua (Luwu).

“Pak Gubernur Andi Sudirman sudah pernah ke Simbuang Mappak dan langsung melihat kondisi jalan, waktu masih jadi Wakil Gubernur. Saat sudah jadi Gubernur, jalan poros Simbuang Mappak juga masih tidak diperhatikan. Semoga hati Pak Gubernur terketuk untuk memperbaikinya, karena itu adalah tanggung jawab Pemprov karena telah menjadi jalan provinsi,” ungkapnya.

Sebelumnya, saat memberikan sambutan secara daring pada puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Toraja Utara, Senin, 21 Juli 2025, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyinggung pembangunan jalan poros Rantepao-Pangala’-Batas Sulbar, yang belum tuntas dibangun oleh pemerintah Provinsi.

BERITA TERKAIT: Tak Hadir di HUT 17, Tapi Gubernur Sulsel Tetap Bantu Pembangunan Toraja Utarahttps://kareba-toraja.com/tak-hadir-di-hut-17-tapi-gubernur-sulsel-tetap-bantu-pembangunan-toraja-utara/

“Termasuk (jalan poros) Pangala’ yang belum selesai sekitar 2-3 kilometer akan kita selesaikan tahun depan,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Andi Sudirman menyampaikan sejumlah bantuan keuangan senilai Rp 10 miliar. Bantuan ini, kata dia, bisa berubah jika kemampuan keuangan provinsi membaik. (*)