Bupati Toraja Utara Dikukuhkan Sebagai Ketua Bidang Organisasi Korwil APKASI
- account_circle Desianti
- calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong resmi dikukuhkan sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Korwil dalam kepengurusan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KAREBA-TORAJA.COM, JAKARTA — Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong resmi dikukuhkan sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Korwil dalam kepengurusan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Pengukuhan berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 Juli 2025. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air.
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang juga memberikan arahan dan penekanan pentingnya peran APKASI dalam memperkuat peran kabupaten dalam pembangunan nasional.
Dalam keterangannya usai dikukuhkan, Bupati Frederik menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Ia menyatakan, jabatan yang ia emban adalah amanah untuk memperjuangkan kemajuan daerah melalui jalur organisasi nasional.
“Saya berharap seluruh pengurus yang baru dikukuhkan bisa menyalakan semangat kerja dan pengabdian, demi kemajuan daerah masing-masing. Terutama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Otonomi Daerah sesuai amanat Undang-Undang Pemerintah Daerah,” kata Frederik.
APKASI merupakan wadah kerja sama antar pemerintah kabupaten di Indonesia, yang berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
Dengan peran barunya, Bupati Toraja Utara diharapkan membawa perspektif dan pengalaman daerah untuk memperkuat fungsi organisasi tersebut.
Pengukuhan ini juga menjadi bagian dari agenda nasional konsolidasi pengurus APKASI, menyongsong program-program strategis penguatan daerah, peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten, serta pemberdayaan masyarakat di era otonomi. (*)
- Penulis: Desianti
- Editor: Arthur
Saat ini belum ada komentar