Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Anggaran Pembangunan Jalan ke Simbuang-Mappak Ditarik, IPPEMSI Demo di Kantor Gubernur

Anggaran Pembangunan Jalan ke Simbuang-Mappak Ditarik, IPPEMSI Demo di Kantor Gubernur

  • account_circle Admin Kareba
  • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KAREBA-TORAJA.COM, MAKASSAR — Puluhan massa aksi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar mengadakan aksi demontrasi di kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa, 2 April 2024.

Para mahasiswa ini melakukan aksi unjuk rasa meminta pertanggungjawaban Pj Gubernur Sulawesi Selatan karena telah menarik anggaran yang telah disepakati pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan masyarakat Simbuang-Mappak.

Untuk diketahui, pada Mei 2023, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menganggarkan Rp 17 miliar untuk pembangunan ruas jalan Masuppu-Pasobbo-Matangli yang merupakan perjuangan IPPEMSI sebelumnya.

Proyek jalan ini bahkan sudah mulai dikerjakan. Namun saat Bahtiar  dimandatkan sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan, ia menarik anggaran itu secara tiba-tiba tanpa melihat prosedur dan hukum yang berlaku.

“Hal itu yang kemudian membawa kami sampai di sini. Martabat dan harga diri kami sebagai masyarakat diinjak. Sehingga tanpa intruksi dan intervensi dari siapapun kami berjuang untuk mengambil kembali hak kami sebagai masyarakat Simbuang-Mappak. Kami pastikan perjuangan ini terus berlanjut,” tegas Lukas, Korlap aksi.

Aksi unjuk rasa IPPEMSI ini sempat diwarnai kericuhan dan harus dilerai langsung oleh Kapolrestabes Makassar. Meski begitu, baik Pj Gubernur maupun anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tak ada yang menemui massa aksi IPPEMSI Makassar. (*)

Penulis: Arsyad Parende
Editor: Arthur

  • Penulis: Admin Kareba

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Peringati Hari Paskah, YKGT- RS Elim Rantepao Gelar Donor Darah, Terkumpul 40 Kantong

    Peringati Hari Paskah, YKGT- RS Elim Rantepao Gelar Donor Darah, Terkumpul 40 Kantong

    • calendar_month Sabtu, 12 Apr 2025
    • account_circle Arsyad Parende
    • 0Komentar

    Peserta Menunjukkan Kantong Darah setelah mendonorkan darahnya pada acara donor darah yang digelar YKGT-RS Elim Rantepao. (Foto:Humas RS Elim Rantepao)   KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Yayasan Kesehatan Gereja Toraja (YKGT) bersama RS Elim Rantepao menggelar bakti sosial dalam rangka Perayaan Hari Paskah 2025. Kegiatan yang mengusung tema “Berikan Darah Kini, Untuk Menyelamatkan Nanti” digelar di Halaman […]

  • Ini Catatan untuk Bawaslu Agar Pengawasan Pemilu Lebih Berkualitas

    Ini Catatan untuk Bawaslu Agar Pengawasan Pemilu Lebih Berkualitas

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Desianti
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Meski dinilai cukup sukses dalam melaksanakan pengawasan dalam dua momen politik, yakni Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap mendapat kritik dan masukan dari masyarakat. Itu sebabnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Toraja Utara menggelar Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan […]

  • Pemda dan DPRD Tana Toraja Sepakati Rancangan KUA PPAS 2026 Sebesar Rp1,081 Triliun

    Pemda dan DPRD Tana Toraja Sepakati Rancangan KUA PPAS 2026 Sebesar Rp1,081 Triliun

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle Arsyad Parende
    • 0Komentar

    Penandatanganan Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Tana Toraja terhadap Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026. (Foto: Arsyad-Karebatoraja)   KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE —  Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,081 Triliun atau Rp1.081.422. 789.000,00. Dalam KUA PPAS 2026 itu terdiri dari pendapatan […]

  • Mayat Pria Ditemukan di Sela – sela Batu di Tikala Toraja Utara, Ada Luka di Kepala

    Mayat Pria Ditemukan di Sela – sela Batu di Tikala Toraja Utara, Ada Luka di Kepala

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Arsyad Parende
    • 0Komentar

    Polres Toraja Utara melakukan Olah TKP Penemuan Mayat di Lembang Buntu Batu Tikala. (Foto: PolresTorajaUtara)   KAREBA-TORAJA.COM, TIKALA —  Sesosok mayat laki-laki ditemukan di Dusun Pongsake Matabongi, Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara, Selasa 17 Februari 2026 sekitar pukul 08.30 Wita pagi. Adapun identitas korban diketahui bernama Marthen Sonda (64 Tahun) seorang petani, […]

  • Sudah 24 Tahun Mengabdi, Honorer Asal Tana Toraja ini Berharap Lulus PPPK Tahun 2021

    Sudah 24 Tahun Mengabdi, Honorer Asal Tana Toraja ini Berharap Lulus PPPK Tahun 2021

    • calendar_month Senin, 1 Nov 2021
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, MAKASSAR — Piter Makkalo, 53 tahun, menjadi peserta tertua dari 63 peserta asal Tana Toraja yang mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Asrama Haji Sudiang Makassar, 28 – 31 Oktober 2021. Ke-63 peserta ini merupakan eks Tenaga Guru Honorer Kategori 2 (K2) yang mengabdi di lingkungan […]

  • 2.000 Tanda Tangan Warga Tolak Eksplorasi Geotermal Bittuang Sudah Sampai ke Kementerian ESDM

    2.000 Tanda Tangan Warga Tolak Eksplorasi Geotermal Bittuang Sudah Sampai ke Kementerian ESDM

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Cr1/Arsyad Parende
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, JAKARTA — Upaya masyarakat Bittuang untuk menolak eksplorasi sumber daya gas bumi (geotermal) di wilayahnya, terus berlanjut. Terbaru, beberapa perwakilan masyarakat mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta untuk menyampaikan surat penolakan. Surat penolakan itu melapirkan sekitar 2.000 tanda tangan warga, juga alasan penolakan. Selain Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan […]

expand_less