Bawa 2.000 Tanda Tangan, Aliansi Masyarakat Serahkan Surat Penolakan Geotermal Bittuang ke Pemprov Sulsel
- account_circle Cr1/NDL
- calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Perwakilan Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geotermal menyampaikan surat penolakan masyarakat ke Biro Umum Setpro Sulsel. (Foto: dok. istimewah/NDL)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal di wilayah Balla’, Bittuang, Kabupaten Tana Toraja melayangkan surat penolakannya kepada pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Senin, 30 Maret 2026.
Langkah ini merupakan lanjutan dari berbagai aksi penolakan industri geotermal di wilayah Bittuang yang telah dilakukan sebelumnya, melalui demontrasi, petisi penolakan, hingga pertemuan langsung dengan dewan perwakilan daerah (DPRD), hingga pemerintah daerah.
Surat penolakan tersebut merupakan langkah tegas Aliansi Masyarakat Toraja dalam menolak rencana pemerintah untuk menjadikan wilayah Bittuang sebagai daerah industri panas bumi (geothermal).
Surat tersebut memuat 13 alasan penolakan. Selain itu, surat penolakan tersebut berisi kurang lebih 2000 tanda tangan penolakan warga Bittuang, foto-foto persawahan dan pemukiman serta situs budaya (Tongkonan dan Patane) yang terancam hilang ketika proyek serakah tersebut dipaksakan.
Koordinator Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal, Daniel Somba’ menegaskan bahwa bagi warga, Bittuang adalah ruang hidup, ruang dimana adat dan budaya masyarakat adat diproduksi. Didalamnya ada sejarah dan adat budaya yang tidak bisa dinilai dengan angka.
“Bittuang bukanlah ruang kosong yang bisa eksploitasi demi kepentingan perusahaan dan para korporasi rakus,” tegas Daniel, Selasa, 31 Maret 2026.
Ia juga menyampaikan bahwa surat penolakan yang dilayangkan merupakan alarm keras untuk pemerintah bahwa masyarakat tidak akan membiarkan wilayahnya untuk dijadikan industri Geothermal.
“Surat penolakan yang sudah kami masukkan di pemerintahan daerah dan Pemerintah Provinsi sebagai pengingat kepada pemerintah bahwa kami tidak akan membiarkan kampung halaman kami dirusak, kami tidak ingin sumber mata air kami hilang, kami tidak ingin tongkonan kami digusur,” tutur Daniel Somba.
Ia juga mengatakan seharusnya pemerintah mampu melindungi masyarakatnya tanpa mengeplotasi.
“Jika pemerintah ingin melindungi rakyatnya, maka seharusnya pemerintah harus meninggalkan pola pembangunan yang eksploitatif dapat merampas kehidupan dan memiskinkan rakyatnya sendiri,” tandasnya. (*)
- Penulis: Cr1/NDL
- Editor: Arthur
