Potensi Picu Ketidakharmonisan Antar Masyarakat, Pemda Pertegas Batas Wilayah 112 Lembang di Tana Toraja
- account_circle Arsyad Parende
- calendar_month Jum, 31 Okt 2025
- visibility 298
- comment 0 komentar
Penyerahan berita acara hasil penegasan batas wilayah dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPB Des Kabupaten) ke Bupati Tana Toraja. (Foto:Diskominfo)
KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Salah satu pemicu munculnya ketidakharmonis atau perselisihan didalam lingkungan masyarakat adalah ketidakjelasan batas – batas wilayah administrasi.
Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPB Des Kabupaten) bekerja sama dengan PT. Citra Lahan Utama melaksanakan penelusuran, penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi 112 Lembang yang ada di Kabupaten Tana Toraja.
Penegasan Batas Wilayah Lembang ini sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Berita acara hasil penelusuran diserahkan Tim kerja kepada Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg dalam Rapat Koordinasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPB Des Kabupaten) yang digelar 21 Oktober 2025 lalu.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Erianto L. Paundanan dan Sekretaris Daerah Rudhy Andi Lolo.
Turut hadir para asisten, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Tana Toraja, serta jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML).
Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg menyampaikan bahwa penegasan batas wilayah merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan transparan.
“Batas wilayah yang jelas akan menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penyelesaian administrasi pemerintahan desa,” urai Zadrak.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menegaskan komitmennya untuk memastikan kejelasan batas wilayah Lembang guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan harmonis.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Marida Bungin mengatakan bahwa yang telah dipertegas batas wilayahnya saat ini baru Lembang yang jumlahnya 112 sementara untuk 47 Kelurahan ditargetkan bisa tuntas juga di tahun 2026.
Marida Bungin mengatakan batas wilayah selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Bupati untuk dijadikan pedoman administrasi dan juga akan dibangun prasasti/pilar batas untuk setiap batas wilayah Lembang. (*)
- Penulis: Arsyad Parende
- Editor: Arthur
Saat ini belum ada komentar