10 Kali Secara Berturut-turut Pemkab Toraja Utara Raih Opini WTP dari BPK
- account_circle Desianti
- calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong dan Ketua DPRD Toraja Utara, Hermin S. Matandung menerima hasil pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan atas LKPD tahun 2024 yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. (AP/Kareba Toraja).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KAREBA-TORAJA.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Toraja Utara kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Ini raihan kesepuluh kali secara berturut-turut sejak tahun 2016. Yang artinya bahwa pengelolaan keuangan Pemkab Toraja Utara sejak era kepemimpinan Bupati Frederik Batti Sorring hingga Frederik Victor Palimbong dianggap baik oleh negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan.
Pengumuman opini WTP yang kesepuluh kalinya ini berlangsung di Kantor BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan A.P Pettarani Makassar, Rabu, 4 Juni 2025. Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong dan Ketua DPRD Toraja Utara, Hermin Sapang Matandung, langsung menerima salinan opini WTP dari BPK RI Sulsel tersebut.
Pemberian opini WTP ini mencerminkan konsistensi Pemkab Toraja Utara dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai regulasi, akuntabel, dan transparan.
Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong pun menyampaikan apresiasinya atas kerja keras seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan stakeholder yang berkontribusi dalam pencapaian tersebut.
“Selamat untuk kita semua di lingkup Pemkab Toraja Utara. Opini WTP ini adalah wujud dari keseriusan dan tanggung jawab kita dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah,” ujar Dedy, sapaan Frederik.
Selanjutnya, Dedy meminta seluruh SKPD agar terus menjalankan tanggung jawabnya masing-masing dengan patuh terhadap regulasi dan prinsip transparansi.
“Kita sebagai pelaksana pemerintahan wajib mematuhi aturan dan memastikan seluruh kegiatan berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran. Ini adalah cerminan kinerja kita sebagai pemerintah daerah,” pungkasnya.*
- Penulis: Desianti
- Editor: Arthur
Saat ini belum ada komentar