Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Dugaan Pengrusakan Hutan Lindung, 3 Pejabat di Toraja Utara Dilaporkan ke Polda Sulsel

Dugaan Pengrusakan Hutan Lindung, 3 Pejabat di Toraja Utara Dilaporkan ke Polda Sulsel

  • account_circle Admin Kareba
  • calendar_month Senin, 22 Mei 2023
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KAREBA-TORAJA.COM, MAKASSAR — Dua pejabat dan satu oknum anggota DPRD Toraja Utara dilaporkan ke Polda Sulsel terkait dugaan pengrusakan hutan lindung di Ulusalu, Kecamatan Sa’dan, Toraja Utara, Senin, 22 Mei 2023.

Dua pejabat dimaksud, masing-masing ALT (oknum Kepala di salah satu OPD Toraja Utara) dan HG (oknum Kepala Lembang/Desa). Kemudian, oknum anggota DPRD Toraja Utara berinisial YL.

Ketiganya dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Maysrakat (LSM) Forum Peduli Toraja (FPT), Yulius Dakka ke Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan.

“Ya, tadi kita sudah masukkan laporan ke Ditreskrimsus Polda Sulsel. Kita berharao, laporan itu segera diproses,” tegas Yulius Dakka kepada KAREBA TORAJA, yang saat dikonfirmasi melalui telepon celluler mengaku sedang berada di Bandara Hasanuddin, dalam rangka perjalanan ke Jakarta.

Yulius menyebut, malam ini, dirinya berangkat ke Jakarta untuk melaporkan kasus yang sama ke Mabes Polri dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Ya, kita maunya tuntas, tidak setengah-setengah. Kasus ini harus segera diusut agar tidak menimbulkan kerusakan hutan yang lebih parah,” tegas Yulius.

Dia menguraikan, inti laporannya adalah dugaan pengrusakan hutan lindung di Ulusalu, Kecamatan Sa’dan dengan modus pembukaan jalan yang menggunakan dana pemerintah.

“Modusnya membuka jalan ke dalam hutan lindung dengan dana pemerintah,” katanya.

Jika dugaan ini benar, kata Yulius, masyarakat dan negara dirugikan dua kali; hutan rusak dan uang negara dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tak bermanfaat.

Yulius menyebut, laporan ini merupakan bentuk penyelamatan terhadap hutan lindung di Toraja Utara, yang mana daerah ini merupakan hulu Sungai Sa’dan. Jika daerah hulu rusak, otomatis akan berpengaruh terhadap debit air Sungai Sa’dan, yang sebagian besar digunakan untuk mengairi daerah pertanian di hilir. (*)

Penulis/Editor: Arthur

  • Penulis: Admin Kareba

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puluhan Warga Terdampak Longsor di Palangka, Tana Toraja Masih Mengungsi

    Puluhan Warga Terdampak Longsor di Palangka, Tana Toraja Masih Mengungsi

    • calendar_month Rabu, 17 Apr 2024
    • account_circle Admin Kareba
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Sebanyak 22 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa 74 orang masih bertahan di pengungsian. Mereka merupakan warga terdampak bencana alam tanah longsor di Dusun Palangka, Kelurahan Manggau, kecamatan Makale, Tana Toraja, yang terjadi pada Sabtu, 13 April 2024. Para warga terdampak longsor ini mengungsi di beberapa rumah milik warga lain yang lokasinya […]

  • Harus Ada Solusi Bersama untuk Kebaikan Masyarakat dan PLTA Malea

    Harus Ada Solusi Bersama untuk Kebaikan Masyarakat dan PLTA Malea

    • calendar_month Senin, 21 Jun 2021
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE SELATAN — Ada dua sisi yang harus dipertimbangkan dalam sebuah aktivitas pembangkit listrik tenaga air; kepentingan dan keselamatan warga serta kelangsungan perusahaan. Solusi inilah yang coba diwadahi oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, John Rende Mangontan, saat melakukan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) di PLTA Malea, yang berlokasi di Kecamatan Makale Selatan, Tana Toraja, […]

  • Bea Cukai Malili Sita Ribuan Batang Rokok Ilegal di Tana Toraja

    Bea Cukai Malili Sita Ribuan Batang Rokok Ilegal di Tana Toraja

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2024
    • account_circle Admin Kareba
    • 0Komentar

    Bea Cukai Malili berhasil mengamankan ribuan batang rokok ilegal di Kabupaten Tana Toraja. (foto: dok. istimewah). KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Bea Cukai Malili bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bagian Perekonomian dan SDA Setda dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja kembali menggelar operasi pasar dalam rangka pengawasan peredaran barang kena cukai (BKC) berupa […]

  • Januari-Mei, Terjadi 148 Kasus Demam Berdarah di Tana Toraja

    Januari-Mei, Terjadi 148 Kasus Demam Berdarah di Tana Toraja

    • calendar_month Kamis, 9 Jun 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) meningkat tajam di Kabupaten Tana Toraja. Dalam lima bulan pertama tahun 2022, sudah terjadi 148 kasus. Masyarakat pun diimbau untuk waspada, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta kebersihan lingkungan, terutama di sekitar tempat tinggalnya. “Dari Januari hingga April terjadi 127 kasus. Sedangkan bulan Mei, 21 kasus,” […]

  • 318 Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Se-Tana Toraja Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

    318 Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Se-Tana Toraja Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle Arsyad Parende
    • 0Komentar

    Sekretaris Daerah Tana Toraja Rudhy Andi Lolo Buka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa Merah Putih. (Foto:Arsyad-Karebatoraja)   KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Sebanyak 318 Pengurus Koperasi Desa Merah Putih mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahun 2025. Kegiatan yang mengusung tema “SDM dan Talenta Unggul Menuju Indonesia Emas 2045” ini diikuti perwakilan […]

  • OPINI: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah  oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Tana Toraja dan Toraja Utara

    OPINI: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Tana Toraja dan Toraja Utara

    • calendar_month Minggu, 30 Jun 2024
    • account_circle Admin Kareba
    • 0Komentar

    Oleh: Sanri Efraim Tulak (KPPN Makale)* Kartu Kredit Pemerintah atau KKP yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit KKP/KKPD dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah disepakati dengan pelunasan sekaligus. Pembayaran […]

expand_less