oleh

Dampak Sosial Mulai Terjadi, Masyarakat Minta Aktifitas Eksplorasi Panas Bumi di Balla Bittuang Dihentikan

KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Aktifitas eksplorasi panas bumi (geothermal) di Lembang Balla, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja mulai memunculkan dampak, salah satunya adalah dampak sosial.

Dengan adanya aktivitas eksplorasi panas bumi di Lembang Balla, konflik internal sering terjadi antara masyarakat pro dan yang menolak eksplorasi panas bumi di wilayah tersebut.

Oleh sebab itu, masyarakat meminta pihak yang bertanggung jawab dengan adanya kegiatan eksplorasi panas bumi di Balla agar menghentikan dulu segala aktifitas eksplorasi.

Tuntutan ini disampaikan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Toraja Tolak Tambang yang menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Tana Toraja, Selasa, 9 Februari 2021.

Pengunjuk rasa menyebut, aktivitas eksplorasi panas bumi yang dilakukan di Lembang Balla tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan termasuk dalam hal sosialisasi, sehingga aktivitas eksplorasi panas bumi terkesan sarat kepentingan pihak tertentu.

Pengunjuk rasa menyebut, dampak yang akan ditimbulkan dari eksplorasi panas bumi akan sangat besar bagi kelestarian lingkungan, sosial, adat dan budaya Toraja, sehingga aktivitas eksplorasi harus segera dihentikan.

Baca Juga  Tahun Pertama Memerintah, Theofilus-Zadrak Pikul 6.541 Harapan Masyarakat

Pengunjuk rasa menyebut aktivitas eksplorasi panas bumi yang saat ini berlangsung di Lembang Balla akan membuka peluang bagi investor untuk masuk melakukan eksploitasi, sebelum hal itu terjadi masyarakat meminta agar aktivitas eksplorasi segera dihentikan.

Selain menuntut penghentian aktivitas eksplorasi Panas Bumi Balla, Pengunjuk rasa juga meminta agar mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Lingkungan PT. Cristina Explo Mining (PT CEM) dan PT. Tator Internasional Indutrial (PT. TII). Saat ini, di Kabupaten Tana Toraja telah diterbitkan setidaknya dua Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu PT. Christina Eksplo Mining (CEM) seluas 3.200 ha dan PT. Tator International Industrial (TII) seluas 1.389 ha. Komoditas tambang yang akan diusahakan adalah Galena DMP (PT. CEM) dan logam dasar (PT. TII).

Sebagai wilayah yang berada di dataran tinggi Sulawesi Selatan dan hulu DAS Sa’dan, rencana penambangan kedua perusahaan ini akan mengancam keselataman masyarakat Toraja dan juga masyarakat di daerah Enrekang hingga Pinrang yang dilalui aliran Sungai Sa’dan.

Baca Juga  Jelang Kedatangan Presiden, Pesawat Garuda Proving Flight di Bandara Toraja

Konsesi PT. CEM dan PT. TII berada di Kec. Bittuang (Lembang Sasak, Bau dan Sandana) dan Masanda, sementara dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Bittuang merupakan daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan longsor dan pusat gempa bumi sehingga sangat keliru jika dijadikan lokasi tambang yang justru meningkatkan risiko bencana ekologis. Bukan hanya itu, kedua perusahaan ini juga mengancam keberadaan kuburan leluhur atau Liang , Patane , Tongkonan serta lokasi-lokasi ritual adat yang ada di 3 Lembang tersebut sehingga pengunjuk rasa juga meminta DPRD dan Pemda Tana Toraja segera menerbitkan peraturan daerah pengakuan masyarakat ADAT demi melindungi adat dan budaya Toraja.

Wakil Bupati Tana Toraja Victor Datuan Batara, Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi dan Anggota Komisi lll DPRD Tana Toraja, serta Sekda Tana Toraja Semuel Tande Bura yang menerima pengunjuk rasa menyepakati beberapa poin diantaranya:

  1. Pemda dan pihak Kementerian ESDM agar tunduk dan mengikuti kesimpulan Komisi III DPRD Tana Toraja.
  2. Sebelum memenuhi syarat yang disampaikan komisi III, syarat teknis dan administrasi lainnya maka seluruh aktiftas eksplorasi di Balla dihentikan.
  3. Dalam rangka memperkuat legitimasi Hak wilayah adat Pemda diminta segera mempercepat penetapan Perda pengakuan wilayah adat.
  4. Terkait aktivitas dua Perusahaan tambang di Lembang Sasak, Bau dan Sandana, Pemda diminta meninjau kembali izin yang sudah diterbitkan.
Baca Juga  Diblokade Warga Sejak September 2020, Objek Wisata Buntu Burake Kini Dibuka Kembali

Sehari sebelumnya DPRD Komisi III telah melakukan rapat dengar pendapat yang menyimpulkan beberapa hal diantaranya, DPRD akan turun ke lokasi untuk melihat langsung aktivitas eksplorasi panas bumi Balla, Eksplorasi akan dihentikan sementara hingga Masyarakat, Pemda dan ESDM duduk bersama, Komisi III Tana Toraja belum siap menerima investasi usaha pertambangan karena Tana Toraja masuk kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN), Pemda dilarang menerbitkan surat yang mendukung eksplorasi panas bumi di Balla. (*)

Penulis: Arsyad Parende
Editor: Arthur

Komentar

Berita Lainnya