KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan segera melelang (dengan system e-katalog) pembangunan Jembatan “Kembar” Malango’ yang menghubungkan Kecamatan Rantepao dan Tallunglipu di Toraja Utara, begitu proses pembebasan lahannya tuntas.
Pembebasan lahan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Perkembangan terakhir, tinggal satu persil lahan dan bangunan yang belum selesai pembayarannya.
Kepala UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Baru-Pare-Enrekang-Toraja, Cristian Sampebua, menyatakan saat ini pihaknya tengah mengerjakan Detail Engineering Design (DED) proyek Jembatan “Kembar” Malango’.
“Kalau tender, kita perkirakan sekitar awal bulan Mei. Saat ini, kita sedang kerjakan DED-nya (Detail Engineering Design). Itu butuh waktu yang agak lama,” kata Cristian Sampebua di sela-sela kegiatan peninjauan penanganan bencana alam tanah longsor di jalan poros provinsi yang menghubungkan Kecamatan Tikala-Pangala’, tepatnya di Lembang Sereale bersama Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, John Rende Mangontan, Rabu, 15 Maret 2023.
Beberapa saat sebelumnya, saat meninjau longsor tersebut, Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, juga sudah meminta secara langsung kepada Cristian Sampebua agar Jembatan “kembar” Malango’ segera dikerjakan.
“Kebutuhan kita akan jembatan itu sangat mendesak, karena kemacetan, terutama di pagi hati, sudah semakin parah. Kita berharap keberadaan jembatan itu bisa membantu menguraikan kemacetan dan memperlacar mobilitas masyarakat,” tutur Frederik Palimbong.
Cristian menyebut, rencana gambar desain jembatan Malango’ itu sudah sementara dikerjakan. Jembatan ini didesain, selain menjadi sarana transportasi, juga sebagai spot wisata.
“Biar orang bisa selfie-selfie di situ,” kata Cristian sambil tertawa.
“Intinya kita bikin yang bagus. Ada pembeda di situ, bukan hanya sekedar jembatan. Menawarkan pemandangan yang bagus, terutama pada malam hari. Ini semua untuk kemajuan daerah kita,” ujar Cristian lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk pembangunan jembatan tersebut.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, John Rende Mangontan menambahkan jika anggaran tersebut sebenarnya sudah dialokasikan sejak tahun lalu, namun karena persoalan pembebasan lahan yang tidak tuntas di tahun itu sehingga dipending.
“Jembatan itu memang penting untuk masyarakat sehingga kita kawal terus. Kita berharap tidak ada masalah tahun ini, sehingga proses pembangunannya bisa segera jalan,” kata John Mangontan.
Komisi D DPRD Provinsi Sulsel adalah mitra kerja Dinas PUTR, yang menangani masalah pembangunan infrastruktur.
“Sejumlah pembangunan ruas jalan provinsi dan jembatan di dua kabupaten ini (Tana Toraja dan Toraja Utara) terus kita kawal agar cepat selesai. Seperti ruas Rantepao-Batusitanduk, ruas Rantepao-Pangala’-batas Sulbar, Rantepao-Bastem, dan lain-lain,” kata JRM, sapaan akrab John Rende Mangontan.
Jembatan “kembar” Malango’ adalah salah satu program mercusuar Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang, selain alun-alun Kota Rantepao, Pasar Hewan Bolu, dan jalan alternatif Kakondongan. (*)
Penulis/Editor: Arthur
Komentar