Tingkatkan Pelayanan Publik, Dinas Sosial Toraja Utara Gelar FGD
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sel, 16 Agu 2022
Dinas Sosial Toraja Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD's), tentang Standar Pelayanan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Selasa, 16 Agustus 2022. (AP/Kareba Toraja).
KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara mengadakan Focus Group Discussion (FGD’s), tentang Standar Pelayanan, Selasa, 16 Agustus 2022.
FGD ini dilaksanakan untuk mendengarkan masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat terkait peningkatan pelayanan di Dinas Sosial Toraja Utara.
Sejumlah elemen masyarakat, terdiri dari Akademisi, Tokoh Masyarakat, Perbankan, Penerima Layanan, Analis Bagian Ortala Setda, BPJS, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hadir sebagai peserta diskusi.
Kepala Dinas Sosial Toraja Utara, Elias Madi Para’pak, menjelaskan tujuan FGD’s ini dilakukan untuk membahas draft Standar Pelayanan yang berjumlah 20 jenis layanan di Dinas Sosial.
“Kita berharap semua semua peserta memberikan masukan, saran, dan tanggapan terhadap draft Standar Pelayanan, agar pelayanan ke depannya menjadi berkualitas, mudah, cepat, transparan, dan akurat,” terang Elias.
Elias mengatakan, sebagai salah satu organisasi penyelenggara pelayanan publik, Dinas Sosial Toraja Utara perlu menyusun standar pelayanan bagi produk-produk pelayanan yang ada.
“Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban Dinas Sosial kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, pasti, dan akuntabel,” kata Elias.
Dia menyebut, Standar Pelayanan Publik ini dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.
“Tentunya komitmen dan konsistensi pelaksana merupakan kunci keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” pungkasnya. (*)
Penulis: Desianti
Editor: Arthur
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar