BPKPD Tana Toraja Akui Ada Kebocoran Pendapatan Daerah dari Retribusi Potong Hewan

Rapat Kerja Pansus LKPJ Bupati Tana Toraja bersama BPKPD Tana Toraja. (Foto: Arsyad/ Kareba Toraja)

KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Tana Toraja dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang digelar Rabu, 29 April 2026 di Ruang Rapat Komisi III mengungkap sejumlah masalah seputar serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski RDP diskors karena Kepala BPKPD tidak hadir namun Komisi III sempat melontarkan sejumlah pertanyaan seputar persoalan pendapatan daerah. Salah satunya adalah terkait retribusi potong hewan pada acara rambu tuka’ dan rambu solo’.

Kepala Bidang Pendapatan BPKPD Aritini yang hadir dalam RDP mengakui ada kebocoran PAD dari retribusi potong hewan pada acara rambu tuka’ dan rambu solo’.

Meski mengakui ada kebocoran namun Kabid Pendapatan tidak mengetahu secara rinci besaran nilai kebocoran tersebut.

Ditanya soal letak permasalahan yang menyebabkan terjadinya kebocoran, Aritini tidak bisa menjelaskan secara rinci namun menuding kebocoran itu terjadi pada saat penarikan retribusi di tingkat Lembang dan Kelurahan yang melakukan penarikan langsung di lokasi acara.

Aritini juga menyebut kebocoran retribusi potong hewan disebabkan oleh lemahnya pengawasan namun hal tersebut dibantah oleh Komisi III.

Komisi III menyebut setiap pelaksanaan acara rambu tuka dan rambu solo selalu dipantau oleh pengawas sehingga Komisi III justru menuding kebocoran terjadi karena adanya kongkalikong atau permainan antara petugas penarik retribusi dan pengawas di lapangan.

Hal senada juga disampaikan oleh Pansus LKPJ Bupati Tana Toraja saat menggelar rapat kerja bersama BPKPD, sehari setelahnya, Kamis 30 April 2026.

Dalam realisasi PAD dari retribusi Potong Hewan untuk tahun 2025, BPKPD hanya mampu menyerap kurang lebih 3,5 Miliar dari target 4,7 Miliar.

Sekretaris BPKPD yang mewakili Kepala BPKPD yang kembali tak hadir dalam rapat dalam penjelasannya mengatakan terkait retribusi potong hewan, BPKPD hanya menerima setoran dari petugas retribusi tanpa mensinkronkan terlebih dahulu besaran retribusi dengan jumlah pasti kerbau dan babi yang dipotong di lapangan.

Menurut Pansus angka 3,5 miliar tersebut sangat tidak rasional jika berhitung secara data terhadap potensi besaran PAD yang bisa dihasilkan dari Retribusi Potong Hewan.

Bahkan pansus menyebut PAD dari retribusi potong hewan bisa mencapai 20-30 miliar pertahun jika penarikan retribusi dikelola lebih baik, hal ini berdasarkan hitung-hitungan data jumlah hewan ternak khususnya babi dan kerbau yang tersebar di Tana Toraja dalam satu tahunnya.

Pansus meminta agar BPKPD melakukan evaluasi terutama terkait data dan dokumen jumlah sebenarnya hewan yang dipotong di lapangan dengan besaran retribusi yang diterima. (*)