Pemkab dan DPRD Tana Toraja Tak Mau Tanda Tangani Penolakan Geotermal Bittuang

KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geotermal diantaranya Masyarakst Adat Balla, Se’seng Pali dan Bittuang, Pemuda Bittuang, Forum Mahasiswa Toraja, Aliansi Masyarakat Toraja (AMAN TORAYA), PPGT, Masyarakat Tongkonan dan sejumlah elemen lainnya menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Tana Toraja, Kamis, 19 Februari 2026.

Aliansi ini secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Tambang Energi Panas Bumi (Geotermal) di Wilayah Kecamatan Bittuang.

Bahkan penolakan ini disepakati bersama lewat Kombongan 4 Masyarakat Adat tersebut diatas lalu dibentuk satu aliansi untuk menaungi pergerakan penolakan yang dinamai Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Gheotermal.

Penolakan ini dilandasi oleh kekhawatiran atas dampak ekologis, sosial, dan kultural yang dinilai mengancam ruang hidup, keselamatan warga, serta keberlanjutan adat dan budaya Toraja.

Namun penolakan masyarakat itu tidak didukung oleh pemerintah Kabupaten dan DPRD Tana Toraja. Kedua institusi itu tidak mau menandatangani pernyataan penolakan eksplorasi maupun eksploitasi panas bumi di Bittuang.

Dalam aksi yang digelar di Kantor DPRD Tana Toraja, Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal penyampaian aspirasi secara terbuka dan konstitusional.

Aspirasi Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Gheotermal diterima langsung Pimpinan DPRD Tana Toraja bersama sejumlah anggota DPRD Tana Toraja serta dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja.

Dalam aksi tersebut, Aliansi menuntut serta mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Tana Toraja menyatakan sikap bersama dengan masyarakat mendukung penolakan terhadap rencana proyek geothermal dimaksud.

Pas bagian terakhir penyampaian aspirasi, aliansi menawarkan surat pernyataan sikap untuk ditandatangani Pimpinan DPRD Tana Toraja dan Pemda Tana Toraja namun kedua Lembang tersebut tidak bersedia menandatangani.

Ketegangan sempat terjadi, saat Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja hendak meninggalkan gedung DPRD Tana Toraja namun massa aksi menutup semua pintu keluar sehingga Bupati dan Wakil Bupati kembali masuk dan kembali terjadi dialog antara massa aksi dan Pemda.

Pada bagian terakhir Pemda dan DPRD tetap tegas menolak menandatangani pernyataan sikap mendukung penolakan.

Sikap Pemda bersama DPRD hanya akan memfasilitasi ke Kementerian ESDM untuk datang ke Toraja berdialog langsung dengan masyarakat. (*)