7.285 Peserta BPJS Kesehatan PBI di Toraja Utara Dinonaktifkan Pemerintah Pusat
- account_circle Desianti/Art
- calendar_month Senin, 9 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kepala Dinas Sosial Toraja Utara, Elias Madi Para'pak menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan rumah sakit di Toraja Utara terkait data BPJS Kesehatan PBI non aktif. (AP/Kareba Toraja).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Sebanyak 7.285 peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan oleh pemerintah pusat (Kementerian Sosial).
Meski begitu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara, Elias Madi Para’pak menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan ditolak oleh fasilitas kesehatan ketika berobat.
“Sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran. Khusus kita di Toraja Utara tidak ada masalah, karena selama ini yang tidak aktif BPJS-nya tetap dilayani di RS sambil diaktifasi,” terang Elias menanggapi hebohnya berita terkait penonaktifan peserta JKN PBI di seluruh Indonesia.
Menurut Elias, Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di Toraja Utara yang sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan sudah sangat paham. Dan semua pihak terkait ada PIC masing-masing.
“Jadi ketika ada masalah terkait jaminan kesehatan, langsung kami komunikasikan dan selesaikan. Buktinya sejak ada penonaktifan, Toraja Utara belum ada keluhan terkait hal tersebut,” terang Elias lebih lanjut.
Meski begitu, menindaklanjuti istruksi Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, pada Senin, 9 Februari 2026, Dinas Sosial Toraja Utara kembali melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta sejumlah rumah sakit yang ada di Toraja Utara.
“Menindaklanjuti perintah Pak Bupati terkaiy kebijakan non aktif PBI JK, kamis langsung melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta rumah sakit agar tidak menolak pasien yang tidak aktif jaminan kesehatannya,” tutur Elias.
Untuk kebijakan lebih lanjut terkait hal ini, Dinas Sosial Toraja terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Pusdatin Kemensos RI dan BPJS Kesehatan Wilayah. (*)
- Penulis: Desianti/Art
- Editor: Arthur
Saat ini belum ada komentar