Lahan Belum Tuntas, Pembangunan Jembatan “Kembar” Malango’ Terancam Molor Lagi
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jum, 10 Mar 2023
- visibility 639
- comment 0 komentar
Kondisi Jembatan Malango', yang menghubungkan Kecamatan Rantepao dan Tallunglipu di Kabupaten Toraja Utara. (Foto: dok. ist).
KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Tertunda tahun lalu karena masalah pembebasan lahan, pembangunan Jembatan “Kembar” Malango’ terancam molor lagi tahun ini. Penyebabnya sama, pembebasan lahannya belum tuntas.
Padahal, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sudah menyediakan anggaran khusus untuk pembangunan jembatan, yang memang berada pada ruas jalan provinsi tersebut.
Pemerintah Provinsi Sulsel juga sangat berharap, proses pelelangan (tender) pekerjaan jembatan ini bisa dilakukan pada awal April 2023.
“Tetapi kita tidak mungkin kerjakan kalau masalah lahannya belum beres. Ya, mudah-mudahan, persoalan lahannya segera tuntas sehingga paling tidak bulan April kita sudah mulai tender,” ujar Cristian Sampebua, Kepala UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Baru-Pare-Enrekang-Toraja, akhir Februari 2023 yang lalu.
BERITA TERKAIT: Tahun Ini Pemprov Sulsel Bangun Jembatan “Kembar” Malango’, Toraja Utara
Cristian menyebut, anggaran yang disiapkan Pemprov Sulsel untuk pembangunan jembatan tersebut sebesar Rp 9 miliar. “Kurang lebih itu (Rp 9 miliar),” katanya.
Cristian juga mengatakan, Jembatan Malango’ didesain, selain untuk kelancaran lalu lintas, juga bisa sebagai destinasi wisata. Dimana jembatan itu didesain sedemikian rupa sehingga warga bisa berswa foto di lokasi tersebut.
Diketahui, sebelumnya masih ada dua dari tujuh persil lahan di sekitar Jembatan Malango’ yang belum tuntas pembayarannya pada tahun 2022. Dan itu rencananya baru akan dituntaskan tahun ini.
“Tinggal dua persil itu yang belum tuntas. Yang satu tinggal dibayar, yang satunya lagi masih menunggu tim appraisal turun menghitung,” ungkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Toraja Utara, Johanis Buapi A. Ptnh., M.Si, akhir Februari 2023.
Namun, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Toraja Utara, Robianta Popang, menegaskan bahwa satu dari dua lahan yang belum dibayar tahun 2022 itu sudah dilakukan pembayaran pada akhir Februari 2023 yang lalu.
“Yang satu itu sudah, tinggal yang satu lagi. Saat ini, tim appraisal sudah turun untuk melakukan penilaian harga. Setelah itu, kita akan lakukan pembayarannya. Anggaran tersedia di APBD tahun 2023,” terang Robianta, Jumat, 10 Maret 2023.
Robi berharap, semua proses berjalan lancar sehingga paling lambat akhir Maret 2023, masalah pembebasan lahan sudah tuntas. “Tahun ini, tersedia anggaran sekitar Rp 7 miliar di APBD. Kita berharap soal lahan ini bisa tuntas paling lambat akhir Maret 2023,” pungkas Robianta. (*)
Penulis/Editor: Arthur
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar