Kundapil, Legislator Golkar Sulsel Tinjau Kesiapan Pembangunan Kawasan Wisata Buntu Sikolong

KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, John Rende Mangontan melaksanakan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Jumat, 26 Maret 2021.

Kundapil adalah salah satu program DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, selain Reses, dimana setiap anggota DPRD diwajibkan turun ke Daerah Pemilihannya (Dapil) untuk melihat dan mendengar dari dekat program-program atau kegiatan yang telah perjuangkan dari provinsi; apakah tepat sasaran, bermanfaat, dan terlaksana atau tidak program tersebut.

“Seperti di Kelurahan Ariang ini. Saya ingin mendengar dan melihat langsung, apakah bantuan pupuk organik yang kami berikan itu berdampak positif terhadap kelompok tani atau tidak?” terang John Mangontan di hadapan ratusan warga yang menghadiri Kundapil tersebut.

“Dan setelah saya mendengar dan melihat langsung, ternyata masyarakat sangat merasakan dampak positif penggunaan pupuk organik ini, baik percepatan pertumbuhan, mengurangi hama, dan nilai produksinya,” ujarnya lebih lanjut.

Selain soal pupuk organik, legislator Partai Golkar ini juga meninjau kesiapan pembangunan pembangunan kawasan wisata Buntu Sikolong, yang terletak di wilayah Kelurahan Ariang Kecamatan Makale, Tana Toraja.

BERITA TERKAIT: Instagrammable; Begini Desain Engineering Kawasan Wisata Buntu Sikolong Makale

“Pembangunan kawasan wisata Buntu Sikolong ini sudah sampai pada tahap Detail Engineering Desain (DED). Kita berharap, dalam waktu dekat ini, kawasan ini segera terbangun,” kata politisi Partai Golkar yang akrab disapa JRM ini.

Menurut dia, Kawasan Buntu Sikolong akan disinergikan dengan Kawasan Wisata Religi Buntu Burake, Kawasan Agrowisata Pango-Pango, dan Kawasan Geopark Buntu Kandora.

Pengembangan kawasan-kawasan wisata ini diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, JRM mengingatkan bahwa untuk mewujudkan hal ini perlu sinergitas antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kabupaten Tana Toraja, dan masyarakat, sehingga pembangunannya bisa berjalan lancar serta tidak menimbulkan masalah. (*)