Dandim 1414 Tana Toraja Bakal Tindak Tegas Oknum Anggota TNI yang Terlibat Mafia BBM
- account_circle Monika Rante Allo
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
Komandan Kodim 1414 Tana Toraja, Letkol Inf. Armal berfoto bersama sejumlah wartawan usai acara Coffee Morning di Makodim 1414 Tana Toraja, Selasa, 23 Desember 2025. (MRA/Kareba Toraja).
KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Komandan Kodim (Dandim) 1414 Tana Toraja, Letkol Inf. Armal menyatakan akan menindak tegas, jika ada oknum anggota TNI yang terlibat atau membekingi penimbunan atau permainan bahan bakar minyak (BBM).
Hal ini ditegaskan Letkol Inf. Armal menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis solar di Toraja Utara dan Tana Toraja beberapa pekan terakhir ini.
“Tentu kami harus mengeceknya, jangan sampai ada oknum TNI yang bermain di dalamnya. Jika ada, kami langsung melaksanakan tindakan tegas di Kodim,” tegas Letkol Inf. Armal, saat menggelar Coffee Morning dengan sejumlah wartawan di Makodim 1414 Tana Toraja, Rantepao, Selasa, 23 Desember 2025.
Lebih lanjut, dikatakan anggota TNI dilarang keras atau tidak dibenarkan membekingi praktek-praktek mafia, termasuk mafia BBM. Jika kedapatan, hukumannya sangat tegas.
“Jika kami dapatkan ada anggota TNI yang terlibat, selain hukuman disiplin di internal TNI, kami juga akan berkoordinasi dengan Polri untuk proses hukum pidana umum,” terang Letkol Inf. Armal.
Terlait, pengamanan Natal dan Tahun Baru, Letkol Inf. Armal mengatakan bahwa pihaknya memback up kepolisian serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengamanan dalam Operasi Lilin tahun 2025.
“Selain memback up Polri dalam pengamanan wilayah, Dandim juga mengatakan bahwa Kodim 1414 Tana Toraja melaksanakan pengawasan dan memonitoring terhadap kegiatan-kegiatan nasional di wilayah Tana Toraja dan Toraja Utara, seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan pengawasan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Soal MBG, di Toraja Utara sudah hampir semua titik namun untuk Tana Toraja masih belum semua, karena terkendala investor. Namun untuk kendalanya mungkin dari pihak yayasan yang melaporkan ke pusat,” terang Dandim.
Sementara soal Koperasi Desa Merah Putuh (KDKMP), menurut Dandim, pembangunannya belum berjalan dengan maksimal karena lahan-lahan yang akan dibangun harus milik pemerintah dan memiliki sertifikat minimal sertifikat hibah.
“Jadi perlu adanya kerjasama dengan Pemda yang ada di wilayah sekitarnya terkait KDKMP ini,” pungkas Letkol Armal. (*)
- Penulis: Monika Rante Allo
- Editor: Arthur
Saat ini belum ada komentar