Bupati Tana Toraja Buka Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemilu yang Digelar Bawaslu dan Komisi II DPR RI

Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg buka kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dengan tema “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan”. (Foto/Arsyad-Karebatoraja)

KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Komisi II DPR RI berkolaborasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dengan tema “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan”.

Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Grand Metro Permai Mandetek Makale Selasa 19 Agustus 2025.

Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg.

Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi 2 DPR RI Agustina Mangande yang diwakili oleh Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Hasruddin Pagajang, SH, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, nggota Bawaslu Sulsel Alamsyah, Andarias Duma, dan Syamsuar Saleh, Ketua dan Anggota Bawaslu Tana Toraja dan jajaran serta tamu undangan dari Berbagai kalangan mulai dari Partai Politik, LSM, Media, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, NGO, organisasi pemuda dan mahasiswa.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg mengapresiasi kinerja Bawaslu sehingga proses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dapat berjalan dengan baik.

“Ini bukan karena saya menang Pemilu, tetapi memang itulah yang terjadi” kata Zadrak

Zadrak kembali mengingatkan Bawaslu agar menggalakkan pendidikan politik bagi masyarakat dan kegiatan hari ini bagian dari upaya tersebut.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menegaskan peran strategis Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum pemilu.

“Bawaslu konsisten mengawal proses pemilu berjalan dengan integritas dan sesuai regulasi. Kami tidak mencari-cari masalah, tapi memastikan semua berjalan sesuai koridor,” urai Mardiana Rusli

Mardiana memberikan apresiasi kepada Bupati Tana Toraja yang hadir dalam forum tersebut, Mardiana berharap Bupati dapat memberi gambaran sebagai kontestan pemenang Pilkada, apakah sistem sekarang relevan atau perlu pembaruan. Karena ini, penting menjadi masukan di Komisi II DPR RI dan Bawaslu.

Sementara itu, Staf Ahli Komisi II DPR RI Hasruddin Pagajang mengatakan Komisi II DPR RI adalah komisi yang membidangi urusan Kepemiluan sehingga kegiatan ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi terkait pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan kewenangan badan pengawas untuk memutus perkara sengketa Pilkada.

“Forum ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi terkait penguatan kelembagaan pengawas pemilu dengan mendengarkan masukan dan kontribusi peserta. Semua yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan evaluasi di Komisi II DPR RI,” ujar Hasruddin Pagajang.

Dalam kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber dari Akademisi yakni Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., Ak., CA,, dan Penggiat Demokrasi yang juga Mantan Ketua Bawaslu Sulsel Dr. Laode Arumahi.

Prof. Oktavianus memberikan evaluasi tentang dampak politik uang terhadap idealisme generasi muda yang dinilai bisa berdampak dan merusak demokrasi serta masih kurangnya pelibatan perguruan tinggi dan mahasiswa dalam demokrasi dan pendidikan politik.

Sementara Dr. Laode Arumahi mengevaluasi mulai dari rekrutmen keanggotaan penyelengara, kelembagaan pemilu, regulasi dan partai politik. (*)