Belasan Warga Lembang Paku Pertanyakan Pembagian BLT Covid-19 ke DPRD Toraja Utara

KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Segelintir warga Lembang Paku, Kecamatan Dende’ Piongan Napo mendatangi kantor DPRD Kabupaten Toraja Utara, Senin, 1 Februari 2021.

Mereka melaporkan dan memprotes pembagian bantuan langsung tunai (BLT) selama masa pandemi Covid-19, yang dinilai tidak merata.

Selain ke DPRD, warga yang berjumlah belasan orang itu juga mengadu kepada Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan yang kebetulan berada di kantor DPRD, juga ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML) Toraja Utara.

Perwakilan warga, yang juga salah satu anggota BPL Lembang Paku, Adolfina Tiku mengatakan bahwa BLT yang mereka terima selama masa pandemi ini baru 7 kali sementara lembang lain sudah 9 kali.

“Yang kami protes adalah kenapa di Lembang lain di Kecamatan Denpina mereka sudah menerima dana BLT sebanyak 9 kali sementara kami hanya 7 kali. Dan saat kami pertanyakan ke Lembang, mereka memberi jawaban bahwa kalau tidak Puas silakan tanyakan ke kecamatan dan atau tanyakan ke atasan,” ujar Adolfina.

Lebih lanjut Adolfina mengatakan, seandainya pihak lembang memberikan jawaban yang memuaskan maka mereka tidak akan menuntut. “Tapi yang ada bahwa pihak Lembang tidak memberikan jawaban yang memuaskan,” katanya.

Dikonfirmasi terkait pengaduan segelintir warga ini, Kepala Lembang Paku, Bertus Andarias, menampik hal itu. Menurut dia, jadwal pembagian BLT Covid-19 memang baru tujuh kali. Dan, dari tujuh kali tersebut, ada salah satu kasus, dimana istrinya menerima BLT ke-7, tapi suaminya mengaku belum dapat.

“Ada yang dikatakan hanya enam kali terima. Itu istrinya yang terima, baru suaminya komplain,” terang Bertus, saat dikonfirmasi Selasa, 2 Februari 2021.

Dia mengatakan, masalah ini pernah dibicarakan di tingkat Lembang maupun Kecamatan. Dari dua pertemuan itu, para warga yang melakukan protes itu tidak mau memberikan data, yang konon mereka pegang tekait nama dan alamat warga yang belum mendapat BLT.

“Waktu pertemuan di kecamatan dan lembang, kita minta data, tapi mereka tidak mau kasi. Bagaimana kita mau tahu kalau ada warga yang belum terima sesuai pengaduan mereka kalau datanya tidak diberikan,” tandas Bertus.

Bertus menjelaskan, jumlah warga penerima BLT Covid-19 di Lembang Paku sebanyak 86 . Dari jumlah itu, sejak pembagian tahap pertama hingga tahap ketujuh sudah diterima semua.

“Bukti tanda terima dan dokumentasi fotonya lengkap, kami tidak asal klaim,” tegas Bertus.

Dia menduga, aksi segelintir warga ini ada unsur politik yang masih ada kaitannya dengan proses pemilihan kepala lembang Paku tahun lalu. “Ini dugaan saja ya, mudah-mudahan tidak ada hubungannya,” katanya.

Diketahui, proses pemilihan hingga pelantikan kepala lembang Paku terpilih tahun lalu sempat terjadi riak-riak dan melalui proses yang sangat panjang. Bahkan hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Saat pelantikan Kepala Lembang terpilih pun sekelompok masyarakat masih melakukan aksi demonstrasi penolakan. (*)

Penulis: Herson Pasuang/Arthur
Editor: Arthur