Anggota DPR RI, Frederik Kalalembang Inisiasi Seminar Strategis untuk Kemajuan Toraja

KAREBA-TORAJA.COM, MAKASSAR — Di tengah dinamika sosial dan kebutuhan mendesak untuk memperkuat arah pembangunan daerah, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (P) Drs. Frederik Kalalembang, mengambil langkah strategis dengan menginisiasi forum pemikiran bersama melalui rencana seminar sehari untuk kemajuan Toraja.

Inisiatif ini juga menjadi tindak lanjut atas pertemuan Forkopimda yang sebelumnya membahas persoalan eksekusi Tongkonan, yang mencerminkan pentingnya pendekatan dialogis, hukum, dan kultural secara berimbang.

Pertemuan awal INI guna menggagas seminar ini, digelar di kediaman Frederik Kalalembang di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, Kamis, 19 Maret 2026. Pertemuan ini menghadirkan sejumlah tokoh lintas organisasi, diantaranya Ketua MPH PGIW, Pdt. Yohanis Metris, Senior GMKI Dan Pongtasik, serta Ketua DPD GAMKI Sulawesi Selatan Albert Palangda. Diskusi berlangsung dalam suasana hangat, penuh semangat persatuan, dan komitmen bersama untuk merumuskan langkah konkret bagi kemajuan Toraja.

Dalam pertemuan yang juga didukung Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Sulselra tersebut, disepakati bahwa seminar sehari akan menjadi wadah konsolidasi gagasan dari berbagai elemen masyarakat. Pembahasan meliputi waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, serta komposisi peserta yang akan dilibatkan. Untuk memastikan arah kegiatan lebih terstruktur, akan dibentuk tim kecil yang bertugas menyusun konsep dan teknis pelaksanaan secara matang.

Destinasi Toraja Masih Tertinggal

Frederik Kalalembang menegaskan bahwa Toraja sebagai salah satu ikon pariwisata nasional memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Bahkan, menurutnya, Toraja masih tertinggal dibandingkan sejumlah destinasi wisata lainnya di Indonesia, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara yang dihadiri Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang beberapa waktu lalu.

“Toraja memiliki kekayaan budaya, alam, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Namun kita harus jujur, masih banyak yang perlu dibenahi. Seminar ini menjadi pintu masuk untuk membahas persoalan sosial, hukum, dan keamanan, termasuk dinamika yang muncul di tengah masyarakat seperti persoalan Tongkonan, dengan pariwisata sebagai sektor penggerak utama,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sektor pariwisata harus dilihat sebagai ekosistem yang terintegrasi dengan sektor lain seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Produk unggulan seperti kopi Toraja serta kerajinan lokal perlu dikelola secara terpadu. Sementara itu, nilai-nilai adat dan budaya harus tetap dijaga sebagai identitas utama dalam bingkai persatuan dan kebersamaan.

Dalam momentum tersebut, Frederik juga menaruh harapan besar pada peran generasi muda dan kekuatan sinergi lintas organisasi.

“Saya berharap GAMKI dengan semangat mudanya, didukung oleh para senior GMKI, dan PGIW Sulselra serta dilandasi iman dan pengharapan, melalui seminar ini kita dapat menggali kembali nilai-nilai budaya dan memperkuat semangat persatuan, guna mewujudkan Toraja sebagai kota pariwisata yang maju dan berdaya saing,” ungkapnya.

Seminar ini direncanakan akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, akademisi, hingga pelaku usaha dan komunitas masyarakat. Kehadiran Bupati Toraja Utara dan Bupati Tana Toraja diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta arah kebijakan pembangunan di daerah.

Melalui inisiatif ini, Frederik Kalalembang berharap tercipta ruang dialog yang konstruktif dan berkelanjutan, sekaligus melahirkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan secara nyata. Ia menegaskan bahwa kemajuan Toraja hanya dapat dicapai melalui peningkatan komunikasi, sinergi, persatuan, serta komitmen bersama dalam menjaga nilai budaya, memperkuat hukum, dan mendorong pembangunan yang berkeadilan.

“Saya berharap melalui seminar ini kita dapat melahirkan sebuah kesepakatan bersama antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, serta seluruh stakeholder terkait. Kesepakatan tersebut menjadi landasan bersama dalam melangkah, sehingga tidak lagi terjadi saling menyalahkan, melainkan terbangun semangat kolaborasi demi kemajuan Toraja yang kita cintai,” jelas Frederik. (*)