Respon Keluhan Masyarakat, Toraja Utara Integrasikan Stakeholder Penanganan Bencana

KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Pemerintah Kabupaten Toraja Utara merespon pesimisme beberapa kalangan terkait penanganan bencana alam dengan mengintegrasikan semua stakeholder penanganan bencana, mulai dari  mitigasi pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca bencana.

Integrasi semua stakeholder penanganan bencana alam ini mulai dipersiapkan oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, saat meninjau kesiapsiagaan mitigasi dan penanganan bencana alam di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Toraja Utara, Jumat, pekan lalu.

Kunjungan Wakil Bupati ke BPBD ini merespon sejumlah keluhan dan pengaduan masyarakat terkain lambatnya penanganan bencana alam, terutama tanah longsor di beberapa lokasi di Toraja Utara, beberapa waktu belakangan ini.

BERITA TERKAIT: Pemkab Toraja Utara Dinilai Tak Siap Hadapi Bencana Alam

Di Kantor BPBD Frederik Victor Palimbong diajak berkeliling oleh  Sekertaris BPBD Yohanis, meninjau kesiapsiagaan mitigasi dan kesiapsiagaan darurat bencana, baik dari segi  standar operasional prosedur (SOP), sumber daya manusianya (personil), logistik, peralatan, dan perlengkapan kedaruratan.

Kepada KAREBA TORAJA usai peninjauan, Frederik Victor Palimbong, yang lebih akrab disapa Dedy itu, menyatakan ada beberapa hal yang perlu dibenahi terkait meningkatnya indeks risiko bencana di Toraja Utara yang masuk kategori tinggi untuk bencana alam, non alam, dan bencana sosial.

“Hal-hal yang perlu dibenahi, diantaranya pengkinian dokumen mitigasi bencana, emergency call, pelatihan, perlengkapan termasuk alat berat, unit damkar, dan  perahu karet tambahan,” terang Dedy.

BERITA TERKAIT: Beberapa Titik Longsor Lambat Ditangani, BPBD: Alat Kami Hanya Satu dan Rusak

Dia menyebut, pengadaan peralatan tambahan serta peningkatan anggaran operasional tim terpadu penanganan bencana alam akan diupayakan pemerintah dalam waktu satu hingga tiga bulan mendatang.

“Kalau terkait anggaran, ada biaya tak terduga dan dana siap pakai yang saat ini pengajuannya sedang diproses di BNPB,” kata Dedy.

Selain itu, Dedy juga menginstruksikan kepada semua stakeholder yang terkait dengan penanganan bencana agar melakukan kegiatan secara terintegrasi.

“Karena tingginya indeks bencana di Kabupaten  Toraja Utara, dimana sering terjadi longsor, kebakaran, banjir, maka penanganan bencana sepatutnya tidak dilakukan terpisah, tapi terintegrasi dengan semua stakeholder yang ada,” katanya.

Saat ini, kata dia, pemerintah Kabupaten Toraja Utara sudah mengintegrasikan semua stakeholder bencana di satu kantor, yakni BPBD, Damkar, PSC, dan PMI sehingga memudahkan  dan mempercepat  koordinasi dan komunikasi dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan bencana.

Mengakhiri kunjungannya, Dedy berpesan untuk semua stakeholder kedaruratan dan bencana untuk tidak ego sektoral melainkan  selalu  mengedepan kolaborasi dan proaktif dalam manajemen bencana di Kabupaten Toraja Utara.

Terakhir, tak lupa Dedy mengucapkan terima kasih kepada media massa yang senantiasa memberitakan semua kejadian bencana alam dan mengingatkan pemerintah akan pentingnya bekerja cepat dan tangkas dalam penanganan bencana maupun pasca bencana. (*)

Penulis: Arthur
Editor: Desianti