Tolak Program MBG di Tana Toraja, Legislator Demokrat Esra Padatu Sebut Masyarakat Lebih Butuh Infrastruktur

Anggota DPRD Tana Toraja Fraksi Partai Demokrat Dapil 4 Esra Padatu saat menyampaikan pendapat dalam Rapat Dengar Pendapat terkait Program MBG. (Foto: Arsyad)

KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dari Fraksi Partai Demokrat Dapil 4 (Saluputti, Bittuang, Masanda, Kurra) Esra Padatu menyampaikan sikap tegas menolak program MBG di Tana Toraja.

Sikap tersebut disampaikan Esra Padatu saat menyampaikan pendapat akhir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tana Toraja dengan agenda pembahasan program MBG pasca kejadian dugaan keracunan massal MBG yang menimpa ratusan siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Makale Tana Toraja Kamis 03 September 2026.

RDP digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Tana Toraja, lantai 2 Kantor DPRD Tana Toraja, Makale Jumat 04 September 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tana Toraja Kendek Rante didampingi Wakil Ketua DPRD Evivana Rombe Datu dan dihadiri langsung Perwakilan Pemda Tana Toraja yakni Sekretaris Daerah Rudhy Andi Lolo sekaligus Ketua Satgas MBG serta dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, Mitra dan SPPG serta orangtua siswa korban dugaan keracunan.

Di hadapan peserta RDP, Esra Padatu menyatakan sikap tegas mendukung aspirasi orang tua siswa meminta agar program MBG dihentikan di Tana Toraja.

“Atas nama pribadi sebagai Anggota DPRD Tana Toraja saya setuju program MBG distop secara keseluruhan di Tana Toraja” tutur Esra Padatu

Esra mengurai alasan kenapa MBG harus distop, selama ada program MBG, tidak ada pembangunan di Lembang.

“Mappak Simbuang lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur daripada MBG, juga beberapa akses penghubung di Kecamatan Bittuang dan Masanda seperti Lembang Sasak, Sandana, Bau dan Rembo-rembo,” tegas Esra.

Usai menyampaikan pernyataan tersebut di ruang paripurna, Esra menjelaskan alasan dirinya secara terbuka menolak pelaksanaan MBG di Tana Toraja.

Menurutnya, aspirasi untuk menghentikan program tersebut bukan hanya datang dari dirinya sebagai anggota DPRD, tetapi juga menjadi keinginan sebagian masyarakat Tana Toraja.

“Saya menyampaikan itu di ruang paripurna tadi karena memang sebagian besar masyarakat Tana Toraja menginginkan MBG ini dihentikan,” ujarnya.

Esra menilai, dibandingkan program MBG, masyarakat Tana Toraja lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas dan perekonomian masyarakat.

Selain infrastruktur, ia menyebut kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta peningkatan sumber daya manusia sebagai hal yang dinilai lebih mendesak.

“Tana Toraja lebih butuh pembangunan infrastruktur, kesehatan gratis, pendidikan gratis dan peningkatan sumber daya manusia dibandingkan MBG,” katanya. (*)