Pengangkatan TGUPP 2023, Gubernur Sulsel Dinilai Anaktirikan Toraja

KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dinilai menganaktirikan Toraja dalam pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Padahal, banyak tokoh asal Toraja yang dianggap layak masuk dalam tim itu. Toraja tidak kekurangan orang pintar.

Dari 63 Tenaga Ahli Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat tahun 2023, hanya satu orang yang berasal dari Toraja, yakni Pdt. DR. Alfred Anggui, M.Th di bidang Sosial Kemasyarakatan.

Sorotan terhadap pengangkatan TGUPP ini menjadi bahan perbincangan yang hangat pada sejumlah WAG Sangtorayan. Bahkan mendapat tanggapan yang cukup serius dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Toraja Utara, Belo Tarran.

Menurut Belo, Gubernur Sulsel tidak proporsional dalam pemilihan TGUPP. “Apakah tidak ada orang Toraja yang mumpuni yang bisa masuk dalam bidang-bidang di TGUPP? Menurut saya, banyak sekali tokoh-tokoh dan cendekiawan Toraja yang bisa masuk,” tegas Belo Tarran kepada kareba-toraja.com, Minggu, 5 Februari 2023.

Belo mengingatkan Gubernur agar tidak lupa dengan para konstituennya di Toraja atau etnis Toraja pada umumnya di Sulsel. Sebab, pada Pilgub Sulsel tahun 2018 yang lalu, dimana Andi Sudirman Sulaiman berpasangan dengan Prof Nurdin Abdullah, memperoleh suara mayoritas di dua kabupaten, yakni Tana Toraja dan Toraja Utara, di atas 66 persen.

“Saya melihat Gubernur Sulsel ini seolah-olah meremehkan sumber daya manusia Toraja. Ini yang sangat kami sayangkan,” tegas Belo.

Belo kemudian menyebut beberapa nama tokoh dan cendekiawan Toraja yang dinilai layak masuk dalam TGUPP Sulawesi Selatan. Diantaranya, Prof. Agus Salim (Rektor UKIP Makassar), Prof. Yoel Pasae, Prof. Daud Malamassam (mantan Rektor UKIP), Prof. Apriana Toding (Guru Besar UKIP), dan Prof. Petrus Roreng.

Dimintai tanggapannya atas banyaknya kritikan warga Toraja terhadap kebijakan Gubernur Andi Sudirman, politisi Partai Golkar DPRD Sulsel, John Rende Mangontan menyebut hal itu wajar. Dia juga turut merasakan reaksi kecewa masyarakat Toraja.

Menurut JRM, sapaan akrab Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu, ungkapan kekecewaan warga Toraja tentu punya dasar, sebab di masa jabatan Gubernur yang tersisa beberapa bulan itu, tak salah kalau ada warga Toraja yang dilibatkan dalam membantu pemerintah.

Menurutnya, Sulawesi Selatan adalah daerah multietnis hingga keberagaman, sehingga Gubernur dalam mengambil kebijakan harus juga mempertimbangkan hal itu.

“Kalau ada elemen yang kurang dilibatkan, saya kira wajar kalau masyarakat menilai Gubernur pilih kasih. Mestinya dilihat juga sisi proporsional dan profesionalnya,” pungkas JRM. (*)

Penulis: Desianti
Editor: Arthur