GMKI Minta Kaporestabes Makassar Nonaktifkan Anggota Polri yang Tembak Remaja di Makassar

KAREBA-TORAJA.COM, MAKASSAR — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian dalam membubarkan aksi perang-perangan sekelompok remaja di Kawasan Todopuli Raya Makassar, Minggu, 1 Maret 2026. Tindakan represif aparat ini menyebabkan satu remaja berusia 18 tahun, Bentrand Eko Prasetya Radiman, meninggal dunia.

Almarhum Bentrand Eko Prasetya Radiman merupakan anak Toraja yang merupakan anggota Jemaat Gereja Toraja Jemaat Pniel Perumnas Todopuli.

GMKI Cabang Makassar juga meminta Kapolrestabes Makassar untuk menonaktifkan oknum aparat kepolisian yang bertindak represif tersebut, selama proses pemeriksaan, guna menjamin objektivitas penyelidikan.

“GMKI Cabang Makassar mengecam keras segala bentuk tindakan represif yang tidak proporsional dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum hanya dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir (last resort) dalam kondisi yang benar-benar mendesak serta harus memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” seru GMKI Cabang Makassar dalam rilis pers yang diterima Redaksi KAREBA TORAJA, Rabu, 4 Maret 2026.

Menurut GMKI Cabang Makassar, secara normatif, tindakan kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; Peraturan Kepolisian tentang Kode Etik Profesi Polri; dan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila terdapat unsur tindak pidana.

“Apabila tindakan yang dilakukan tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara etik maupun pidana,” sebut siaran pers GMKI.

Untuk itu, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, GMKI Cabang Makassar menyampaikan tuntutan kepada Polrestabes Makassar untuk segera menonaktifkan anggota yang terlibat selama proses pemeriksaan berlangsung guna menjamin objektivitas penyelidikan.

Kemudian, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara berkala. Juga memberikan akses pendampingan hukum dan memastikan perlindungan terhadap keluarga korban.

“Kami juga meminta Kapolrestabes Makassar untuk membuka secara jelas kronologi kejadian berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah,” tegas Febri Tirring, Ketua GMKI Cabang Makassar.

Selain kepada Kapolrestabes Makassar, GMKI juga menyapaikan tuntutan kepada kepada Polda Sulawesi Selatan, diantaranya meminta Kapolda melakukan supervisi dan pengawasan ketat terhadap proses penanganan perkara. Juga menjamin proses pemeriksaan kode etik dan pidana berjalan profesional, independen, dan akuntabel.

“Kami juga meminta Kapolda menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan apabila terbukti terjadi pelanggaran serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan senjata api di jajaran kepolisian,” tandas Febri.

Menurut GMKI Cabang Makassar, akhir-akhir ini berbagai kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian semakin membludak dan menjadi sorotan publik. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi Polri secara tegas, menyeluruh, dan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pengawasan, transparansi, serta pendekatan humanis dalam penegakan hukum.

Untuk itu, GMKI Cabang Makassar menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Reformasi Polri tidak boleh berhenti pada wacana, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. (*)