KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Toraja (Tana Toraja dan Toraja Utara) sudah hampir satu bulan terjadi. Masyarakat (terutama sopir dan pemilik kendaraan) resah. Ekonomi terhambat, karena arus barang dan jasa serta mobilitas orang terganggu. Polisi diminta menindak tegas penimbun BBM, terutama yang menggunakan tangki rakitan.
Senin, 25 Oktober 2021, puluhan warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Tana Toraja Butuh BBM menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Tana Toraja. Aliansi ini meminta pemerintah, DPRD, dan stakeholder lainnya, berupaya mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi di Toraja selama kurang lebih sebulan terakhir.
Mereka juga meminta agar pemerintah daerah, DPRD, dan pihak terkait lainnya melakukan komunikasi di BPH Migas serta pemerintah pusat agar segera menormalkan pasokan BBM ke Toraja.
Anggota DPRD Tana Toraja, Kendek Rante, yang menerima aspirasi para pengunjuk rasa mengatakan bahwa kelangkaan BBM yang terjadi beberapa waktu belakangan ini disebabkan karena kurangnya kuota BBM.
Meski begitu, dia meminta kepada SPBU agar mengutamakan pengemudi dan pemilik kendaraan. Dan jika ada SPBU yang melanggar aturan, warga diminta melapor ke pihak berwajib.
“Karena perbuatan itu (pengisian jerigen dan tangki modifiskasi) melanggar aturan. Laporkan ke polisi kalau ada SPBU yang nakal,” tegas Kendek Rante.
Sebelumnya, kepada kareba-toraja.com, pemilik SPBU Mendetek, Makale, Tana Toraja, Rizwan Tajuddin, mengaku antrian kendaraan yang terjadi di SPBU bisa jadi disebabkan karena kurangnya alokasi bahan bakar dari Pertamina ke SPBU.
Riswan bahkan mengaku pasokan BBM dari Pertamina sejak awal Oktober 2021 turun sekitar 75% dari biasanya.
“Sejak awal Oktober stok dari Pertamina menurun. Stok yang biasanya 24 Ribu sampai 32 ribu liter untuk jenis Pertalite dan Pertamax per hari sekarang kami hanya menerima pasokan sekitar 8 ribu/ hari, jadi turun 75%,” terang Risawan, Jumat, 22 Oktober 2021.
Selain karena sedikitnya pasokan BBM dari Pertamina, sebagian masyarakat menduga ada aksi timbun yang dilakukan oknum-oknum masyarakat agar dijual secara eceran. Dugaan itu bisa dilihat dari banyaknya penjual BBM eceran, baik yang berjualan di depan SPBU maupun di rumah-rumah atau kios.
Soal pengecer, pihak SPBU mengaku tidak punya kewenangan untuk menolak pengecer mengambil bahan bakar karena mereka punya surat rekomendasi sebagai pengecer.
Pihak SPBU juga mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah pengecer tidak resmi mengambil dalam jumlah banyak, namun para pengecer tidak resmi juga selalu punya cara untuk mengelabuhi petugas misalnya dengan tangki rakitan dan masuk SPBU berkali-kali sehingga dibutuhkan pengawasan petugas dan Pemda.
Tanggapan Polisi
Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja, AKBP Sarly Sollu, mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta konfirmasi kepada pemilik SPBU terkait kelangkaan BBM yang terjadi.
Menurut Kapolres, berdasarkan konfirmasi tersebut diperoleh keterangan bahwa kelangkaan disebabkan karena ada pengurangan kuota BBM dari Depot Pertamina Pare-Pare.
Kapolres juga mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan konfirmasi ke Depot Pertamina Pare-Pare terkait pengurangan kuota BBM di semua SPBU.
Kapolres berharap, memasuki bulan November nanti, pasokan BBM dari Depat Pertamina ke SPBU kembali normal.
Meski begitu, Kapolres mewanti-wanti para pemilik SPBU agar tidak main-main di tengah kesulitan masyarakat memperoleh BBM. Seperti melayani pengisian jerigen yang berlebihan serta kendaraan dengan tangki modifikasi.
“Kalau ada pelanggaran dan penyalahgunaan BBM yang tidak wajar, segera laporkan ke Polres Tana Toraja, kami akan segera tindaklanjuti,” tegas AKBP Sarly Sollu. (*)
Penulis: Desianti/Arsyad
Editor: Arthur
Komentar