Toraja Utara Raih Opini WTP Kedelapan Kalinya dari BPK

KAREBA-TORAJA.COM, MAKASSAR — Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, sejak tahun 2016. Kabupaten Toraja Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.

Penyerahan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Toraja Utara tahun 2022 itu dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan, Adab Bangun dan diterima oleh Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang, bersama Wakil Ketua DPRD Toraja Utara, Samuel Timotius Lande.

Serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun  2022 Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan itu dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa, 16 Mei 2023. Ada 9 Kabupaten/Kota di Sulsel yang meraih predikat WTP tersebut.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mulai diperoleh Kabupaten Toraja Utara sejak akhir masa jabatan Bupati Frederik Batti Sorring (Almarhum). Kemudian, selama lima tahun memimpin Toraja Utara, Bupati Kalatiku Paembonan mempersembahkan 5 kali opini WTP. Trend positif ini kemudian dilanjutkan oleh Bupati Yohanis Bassang, yang memimpin Toraja Utara sejak April 2021. Tahun ini merupakan kali kedua bagi Yohanis Bassang dan Frederik Victor Palimbong mendapat predikat WTP dari BPK.

Wakil Ketua DPRD Toraja Utara, Samuel Timotius Lande, yang dikonfirmasi KAREBA TORAJA, Rabu, 17 Mei 2023, menyatakan bersyukur Toraja Utara kembali meraih opini WTP dari BPK.

Menurut Samuel, opini WTP itu kembali diperoleh menunjukan bahwa Kabupaten Toraja Utara sudah melaksanakan sistem administrasi keuangan negara dengan baik dan benar.

Meski begitu, menuru Samuel, masih ada sejumlah catatan perbaikan yang direkomendasikan oleh BPK untuk dilaksanakan pemerintah dan DPRD Toraja Utara.

Dua item perbaikan yang disebut Samuel, diantaranya utang pemerintah sejak tahun 2021 yang belum dibayarkan. Juga gaji atau honor Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang tidak dibayarkan pada tahun 2022.

“WTP bukan berarti tanpa catatan. Masih ada beberapa catatan yang perlu kita perbaiki bersama antara pemerintah dan DPRD ke depan ini. Agar di tahun-tahun mendatang, LHKP kita bisa lebih baik lagi,” kata Samuel. (*)

Penulis: Desianti
Editor: Arthur