Tidak Ramah Disabilitas, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tana Toraja Disorot
- account_circle Arsyad Parende
- calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Kabupaten Tana Toraja yang menyandang status Kabupaten Inklusif atau Kabupaten yang telah menerapkan Perda Inklusif belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan kepada kaum rentan terutama kaum disabilitas dalam mengakses layanan publik.
Sebagai Kabupaten Inklusif, Pemda Tana Toraja dalam tata kelola pemerintahan harus menunjukkan keberpihakan kepada kaum rentan seperti perempuan, anak dan disabilitas.
Salah satu contoh adalah pelayanan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tana Toraja.
Kantor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti pengurusan kartu pencari kerja dan paspor ini justru ditempatkan di Lantai 4 Gedung Dinas Pariwisata yang tidak memiliki akses lift melainkan hanya bisa diakses dengan tangga.
Hal ini dinilai tidak menunjukkan keberpihakan kepada kelompok Perempuan dan Kelompok Disabilitas.
Sorotan terhadap belum optimalnya tata kelola Pemerintahan Tana Toraja sebagai Kabupaten yang menyandang status Kabupaten Inklusif ini disampaikan oleh Ketua Forum Media Inklusif sekaligus Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPID) DPC Tana Toraja Frederich Suselisu dalam Diskusi Akhir Tahun Program Bakti oleh Yayasan Eran Sambure Mayang (YESMa) yang digelar di Torajan Cafee Kamali’ Pentalluan Makale Kamis 06 November 2025.
Frederich Suselisu mengatakan, sejauh ini penerapan Perda Kabupaten Inklusif di Kabupaten Tana Toraja belum maksimal.
“Termasuk dalam Tagline Pemerintah Daerah yakni Tana Toraja Masero belum melihat secara spesifik adanya keberpihakan pada kelompok rentan terutama kelompok disabilitas” Frederich Suselisu
Juga yang menjadi sorotan adalah tata kelola pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tana Toraja yang dinilai tidak ramah disabilitas.
Frederich Suselisu menyebut gedung pelayanan publik seperti ini harusnya gampang diakses oleh masyarakat.
“Sedangkan orang sehat mau naik lantai 4 pake tangga bisa sesak nafas apalagi kelompok rentan seperti kelompok perempuan atau disabilitas” urai Frederich Suselisu
Frederich Suselisu berharap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam tata kelola pemerintahan bisa lebih menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok rentan .
Apalagi Tana Toraja adalah Kabupaten pertama di Indonesia yang menyandang status Kabupaten Inklusif. (*)
- Penulis: Arsyad Parende
- Editor: Arthur
Saat ini belum ada komentar