Ini Alasan Penurunan Gaji Kapala Lembang dan Honor BPL di Toraja Utara
- account_circle Admin Kareba
- calendar_month Jumat, 31 Mar 2023
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Sejumlah Kepala Lembang dan anggota Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) lagi galau. Kepada kareba-toraja.com, mereka mengeluhkan penurunan gaji dan honor, yang mulai diberlakukan sejak Januari 2023.
Bukan mereka saja, ternyata semua Kepala Lembang dan BPL di Toraja Utara mengalami hal yang sama. Gaji Kepala Lembang turun sekitar 25% dari biasanya. Sedangkan honor untuk Ketua dan anggota BPL turun hingga 40%.
“Sebelumnya, gaji Kepala Lembang beserta tunjangan dan tambahan penghasilan sekitar Rp 5 juta per bulan. Sekarang, hitung miki, dikurangi 25 persen,” ungkap seorang Kepala Lembang, yang tidak mau ditulis namanya.
Seorang Sekretaris BPL, yang juga tidak mau ditulis namanya, mengeluhkan hal yang sama. Sebelumnya, Ketua BPL menerima honor sekitar Rp 1.250.000 per bulan. Wakil Ketua, Rp 1.100.000 dan anggota Rp 1 juta.
“Sekarang, Ketua tinggal terima Rp 700 ribu. Saya sekretaris tinggal Rp 650 ribu. Anggota Rp 600 ribu. Perih,” keluh Sekretaris BPL di salah satu lembang di Kecamatan Sopai tersebut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Toraja Utara, Irmawati Patandung, yang dikonfirmasi di sela-sela kegiatan Musrembang Kabupaten, yang digelar di Hotel Toraja Heritage, Jumat, 31 Maret 2023, mengakui bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 memang menurun jumlahnya dari pusat.
“Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang istilahnya Alokasi Dana Desa (ADD), memang turun tahun ini. Tahun 2022 itu ada Rp 139 miliar, nah tahun 2023,tinggal Rp 97 miliar. Artinya ada penurunan sekitar Rp 42 miliar,” terang Irmawati.
Kemudian untuk belanja Siltap (penghasilan tetap) Kepala Lembang, juga mengalami pernurunan. Sehingga penghasilan tetap Kepala Lembang memang mengalami penurunan.
“Dengan hadirnya PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 212 tahun 2022 itu, DAU yang bebas penggunaan itu hanya untuk menutupi gaji PNS, kemudian TPP, dan 10 persen untuk alokasi dana desa. ADD dari pusat memang turun,” pungkas Irmawati. (*)
Penulis/Editor: Arthur
- Penulis: Admin Kareba
Saat ini belum ada komentar