Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tana Toraja » Bawa Nama Tana Toraja ke Tingkat Provinsi, Kontingen STQH Tana Toraja Tidak Dibiayai Pemda

Bawa Nama Tana Toraja ke Tingkat Provinsi, Kontingen STQH Tana Toraja Tidak Dibiayai Pemda

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 2 Jun 2021
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) ke XXXII Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 akan digelar di Kabupaten Sidrap, 3-7 Juni 2021.

Dalam ajang dua tahunan ini, Kabupaten Tana Toraja juga memberangtkan kontingen untuk mengikuti STQH ke 32 di Kabupaten Sidrap.

Pelepasan Kontingen STQH Tana Toraja di gelar di Aula Kantor Kemenag Tana Toraja, Rabu 2 Juni 2021 oleh Wakil Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg.

STQH adalah agenda pemerintah yang secara teknis diserahkan ke Kantor Kementerian Agama ditingkat wilayah dan kabupaten/Kota sebagai penyelenggara. Mirisnya, Kontingen Tana Toraja yang akan mengharumkan nama Tana Toraja di tingkat Provinsi sama sekali tidak mendapatkan dukungan anggaran.

Salah satu anggota Kontingen STQH Tana Toraja yang tidak ingin disebutkan namanya saat ditemui di lokasi Pemondokan Kontingen Tana Toraja di Kabupaten Sidrap, Rabu, 2 Juni 2021 malam menceritakan keterbatasan yang dihadapi demi membawa nama Toraja di ajang Provinsi tersebut. Dia mengaku jika kebutuhan biaya untuk bisa memberangkatkan 25 peserta dan official Tana Toraja ke Sidrap, Panitia menggunakan dana secara mandiri dengan mengumpulkan donasi dari orang per orang.

“Sama sekali tidak ada dana dari Pemda padahal ini agenda Pemda,” katanya.

Sumber itu menjelaskan jika dana yang digunakan dari patung-patungan ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Tana Toraja.

Berbeda dengan Kontingen Toraja Utara, Pemda Toraja Utara memberikan anggaran sebesar Rp 29 juta. Anggaran sebesar itu disampaikan Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang saat melepas Kontingen STQH Toraja Utara yang akan berangkat ke kabupaten Sidrap. (*)

Penulis: Arsyad Parende
Editor: Arthur

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kado HUT Ke-80 RI, 628 Tenaga PPPK Tana Toraja Terima SK Pengangkatan

    Kado HUT Ke-80 RI, 628 Tenaga PPPK Tana Toraja Terima SK Pengangkatan

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Arsyad Parende
    • 0Komentar

    Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja memberikan ucapan selamat kepada 628 PPPK Tahap 1 yang menerima SK Pengangkatan. (Foto/AP-Karebatoraja)   KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE —  Sebanyak 628 Tenaga Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Formasi tahun 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, Minggu 17 Agustus 2025. Penyerahan SK kepada 628 PPPK diserahkan diselah-selah Upacara […]

  • Bentuk Perhatian kepada Aktivis Gereja, Ketua PPGT dan SMGT dapat Beasiswa dari UKI Toraja

    Bentuk Perhatian kepada Aktivis Gereja, Ketua PPGT dan SMGT dapat Beasiswa dari UKI Toraja

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle Arsyad Parende
    • 0Komentar

    Penyerahan Beasiswa kepada 47 Aktivis Gereja Toraja (Ketua PPGT dan SMGT) oleh Rektor UKI Toraja. (Foto: Multimedia UKI Toraja)   KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) memberikan perhatian khusus bagia aktivis – aktivis Gereja yang kuliah di UKI Toraja. Bentuk perhatian dan dukungan itu ditunjukkan UKI Toraja dalam bentuk pemberian beasiswa kepada […]

  • OPINI: Pancasila Sebagai Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

    OPINI: Pancasila Sebagai Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

    • calendar_month Jumat, 13 Jan 2023
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Oleh: Irine Christianita PENGERTIAN dari demokrasi Pancasila bisa dilihat secara umum dan khusus, serta dilihat dalam Kamus Besar BahasaIndonesia. Pancasilamerupakan demokrasi berdasarkan sila Pancasila dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila.Demokrasi Pancasila juga berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong, […]

  • Terduga Pelaku Perekam dan Penyebar Video Mesum di Kandora Ditangkap Polisi

    Terduga Pelaku Perekam dan Penyebar Video Mesum di Kandora Ditangkap Polisi

    • calendar_month Selasa, 18 Jan 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Terduga pelaku yang merekam dan menyebarkan video mesum sepasang remaja yang masih mengenakan seragam sekolah ditangkap polisi, Selasa, 18 Januari 2022. Video yang direkam dan disebarkan pelaku di media sosial sempat viral dan menjadi perbincangan warga net. Namun dalam waktu 24 jam setelah video tersebut diunggah ke media sosial, pelaku penyebar video […]

  • Warga Gereja Toraja di Sudu, Enrekang, Rayakan Natal

    Warga Gereja Toraja di Sudu, Enrekang, Rayakan Natal

    • calendar_month Rabu, 20 Des 2023
    • account_circle Admin Kareba
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, ENREKANG — Ratusan warga Gereja Toraja yang berdomisili di Sudu, Enrekang, dan sekitarnya menggelar perayaan Natal, Selasa, 19 Desember 2023. Perayaan Natal digelar di Gereja Toraja Jemaat Pniel Landokadawang Cabang Kebaktian Calvari Sudu yang bertempat di Sudu, Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla’, Kabupaten Enrekang. Gereja Toraja Jemaat Pniel Landokadawang adalah salah satu Gereja Toraja yang […]

  • Gubernur Sulsel Nonaktif, Nurdin Abdullah Ditutut 6 Tahun Penjara, Hak Politiknya Dicabut

    Gubernur Sulsel Nonaktif, Nurdin Abdullah Ditutut 6 Tahun Penjara, Hak Politiknya Dicabut

    • calendar_month Selasa, 16 Nov 2021
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, MAKASSAR — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa dugaan korupsi dana infrastruktur, Gubernur Sulsel Nonaktif, Nurdin Abdullah, 6 tahun penjara dan pidana tambahan berupa uang penganti Rp 7 miliar. JPU KPK juga menuntut agar hakim mencabut hak politik Nurdin Abdullah. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK dengan […]

expand_less