Pemkab Toraja Utara Berniat Ajukan Pinjaman Rp 81 Miliar, DPRD Sebut Banyak Program Siluman

KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berniat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp 81 miliar untuk membayar utang dan membiayai sejumlah program pembangunan tahun 2023.

Rencana pinjaman ini terungkap dalam rapat konsultasi antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Toraja Utara di Ruang Rapat Komisi III DPRD Toraja Utara, Kamis, 9 Maret 2023.

Konsultasi itu sendiri berlangsung tertutup.

Namun, wartawan mendapatkan penjelasan dari beberapa anggota Badan Anggaran DPRD terkait materi rapat konsultasi tersebut. “Membicarakan pinjaman. Ya pemerintah mau pinjam uang ke Bank Sulsel,” sebut Julianto Mapaliey, anggota Fraksi Golkar yang merupakan salah satu anggota Badan Anggaran.

Rapat dipimpin dua Wakil Ketua, Samuel T. Lande dan Calvyn Para’pak karena Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama’ tidak hadir. Sementara dari pemerintah terlihat Ketua TAPD, yang juga Sekda Toraja Utara, Salvius Pasang, Kepala DPKAD, dan Kepala Bappeda.

Ketua TAPD Toraja Utara, Salvius Pasang tidak dapat dimintai komentarnya, karena usai rapat, mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja itu buru-buru pulang.

Membiayai Program Siluman?

Julianti Mapaliey dan Heman Pabesak dari PDI Perjuangan adalah dua anggota Badan Anggaran yang menegaskan bahwa mereka tidak akan setujui rencana pinjaman itu jika tidak dilakukan rasionalisasi APBD tahun 2023 dan tidak mendapatkan penjelasan secara rinci dari pemerintah terkait sejumlah program siluman yang tidak ada dalam APBD induk tahun 2023 saat disahkan DPRD, namun belakangan muncul.

“Ada sejumlah program atau alokasi anggaran yang saya anggap siluman senilai kurang lebih Rp 30 miliar lebih. Saya sebut siluman karena item-item anggaran itu tidak ada posnya di APBD induk tahun 2023 waktu disahkan di DPRD. Tapi saya tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba ada itu program dan masuk dalam item yang mau dibayarkan dari pinjaman itu,” terang Julianto, yang akrab disapa Cuplis itu dengan nada heran.

Politisi Partai Golkar itu menduga program-program itu sengaja dimasukkan oleh TAPD usai konsultasi ke Gubernur pasca penetapan APBD tahun 2023. “Aturannya, seminggu setelah konsultasi, SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) harus ditutup, tapi dibuka terus, jadi masih bisa masuk program yang tidak dibicarakan atau disetujui bersama DPRD,” tegas Julianto.

Dia menyebut beberapa program yang dianggap siluman, seperti gaji Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sebesar Rp 18,6 miliar, pembebasan lahan jembatan Malango’ kurang lebih Rp 6 miliar, dan beberapa program lainnya yang tiba-tiba masuk. Totalnya sekitar Rp 30 miliar.

“Gaji TKD misalnya, waktu pembahasan APBD tahun 2023 itu hari, kami dari DPRD sudah memohon-mohon agar dimasukkan dalam APBD induk/pokok. Tapi ditolak pemerintah karena katanya tidak diizinkan lagi dari pusat. Belakangan baru mereka masukkan lagi,” tutur Julianto.

Itu sebabnya, Julianto meminta pemerintah dan DPRD melakukan rasionalisasi APBD tahun 2023 terlebih dahulu baru dilihat mana program yang benar-benar urgen untuk dibiayai oleh uang pinjaman.

“Kita rasionalisasi dulu, mana program yang benar-benar harus segera dilaksanakan, mana yang bias dipending dulu. Kemudian, kita bicarakan juga peruntukkan dana pinjaman itu. Jangan sampai kita pinjam banyak-banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bias ditunda pelaksanaannya atau tidak urgen,” tandas Julianto.

Politisi PDI Perjuangan, yang juga Ketua Komisi I DPRD Toraja Utara, Herman Pabesak juga menyampaikan hal senada. Menurut Herman, besarnya pinjaman harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Itu sebabnya, penting dilakukan rasionalisasi APBD tahun 2023.

“Tidak apa-apa kita rasionalisasikan dulu. Kita lihat apa-apa program yang sangat penting dan segera. Kita lihat juga mana yang bisa ditunda pelaksanaanya tahun depan,” tutur Herman.

Menurut Herman dan Julianto, tidak ada masalah Pemkab mengajukan pinjaman ke bank atau ke pemerintah pusat. Namun harus dihitung dan dilihat urgensinya. Kemudian, juga harus dilihat dari kemampuan keuangan daerah untuk membayar kembali pinjaman itu.

“Saya kira kalau kita benar-benar mau rasionalisasi dan jenih melihat pemasalahan daerah, ya kita pinjam, tapi tidak sebesar itu (Rp 81 miliar),” tegas Herman Pabesak. (*)

Penulis/Editor: Arthur