APBD Minim Karena Refocusing, Pemkab Toraja Utara Loby Pemerintah Pusat
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sab, 11 Sep 2021
Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong beserta beberapa anggota DPRD bertemu Deputi I Kantor Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta dalam rangka meloby anggaran pembangunan. (dok. Istimewah/Kareba Toraja).
KAREBA-TORAJA.COM, JAKARTA — Pemerintah dan DPRD Kabupaten Toraja Utara meloby pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk membiayai program-program pembangunan tahun 2021 dan 2022.
Dalam upaya meloby pemerintah pusat, Kamis, 9 September 2021, Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong beserta Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD Toraja Utara bertemu dengan Deputi I Bidang Infrastrukti Kantor Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta.
Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, yang dikonfirmasi kareba-toraja.com, Sabtu, 11 September 2021, mengatakan pertemuan dengan Deputi I Bidang Infrastrukti Kantor Staf Presiden itu merupakan upaya pemerintah kabupaten Toraja Utara untuk meloby pemerintah pusat agar bisa membantu pembangunan di Kabupaten Toraja Utara.
“Kita ajukan permohonan bantuan sekitar Rp 400 miliar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, perumahan dan permukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata (pasar tematik wisata),” ungkap Frederik.
Wakil Bupati yang akrab disapa Dedy itu, menyebut pertemuan dengan Deputi I Bidang Infrastrukti Kantor Staf Presiden berlangsung hangat dan penuh keakraban. Maklum, Febry Calvin Tetelepta adalah aktivis GMKI, yang saat ini menduduki posisi Ketua Pengurus Pusat Senior GMKI. Pada 24 Mei 2021 yang lalu, Febry Tetelepta pernah berkunjung ke Toraja melantik PCPS GMKI Tana Toraja dan Toraja Utara.
“Rencananya kita akan bertemu lagi tanggal 6 Oktober 2021 dengan menghadirkan kementerian terkait,” ujar Dedy.
Dedy mengatakan, langkah Pemkab Toraja Utara meminta bantuan kepada pemerintah pusat dilatari oleh minimnya APBD Kabupaten Toraja Utara tahun 2021 hingga 2022 akibat refocusing anggaran dan pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.
“Pertimbangannya, untuk tahun 2021-2022, APBD kita sangat minim sehingga kita memerlukan tambahan bantuan dari kementerian, untuk menjalankan program prioritas kita. Minimnya APBD disebabkan karena refokusing anggaran dan penanganan pandemi Covid-19,” urai Dedy.
Dia berharap loby ini bisa sukses sehingga pemerintah kabupaten Toraja Utara bisa mendapat bantuan keuangan dari pemerintah pusat dalam menjalankan roda pembangunan. (*)
Penulis/Editor: Arthur
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar