Ranperda Tana Toraja Tentang Penanggulangan Bencana: Kumpul Sumbangan Bencana Harus Seizin Pemerintah

Rapat Pansus DPRD Tana Toraja tentang Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. (Foto: arsyad)

KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tana Toraja tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Toraja menggelar rapat pembahasan ranperda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Selasa 10 November 2026.

Dalam rapat tersebut, Pansus dan mitra kerja membahas penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari tanggung jawab dan wewenang, tahapan dan mekanisme, hak dan kewajiban masyarakat, peran serta lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah.

Ranperda juga mengatur tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana serta pengawasannya serta ketentuan pidana atas kelalaian yang menyebabkan bencana.

Pada Bab VII Ranperda tentang Pengawasan seluruh tahap penanggulangan bencana, BPBD Tana Toraja diberikan kewenangan melakukan pengawasan.

Salah satu pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.

Pada pasal 76 Ranperda Penanggulangan bencana menegaskan bahwa BPBD Tana Toraja melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pengumpulan donasi atau sumbangan.

Setiap orang yang melakukan pengumpulan sumbangan atau donasi wajib menyampaikan laporan kepada BPBD.

Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terbuka terhadap setiap kegiatan pengumpulan sumbangan.

Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan penggunaan sumbangan oleh pihak yang mengumpulkan sumbangan maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepala Pelaksana BPBD Tana Toraja Cristian Sakkung menegaskan bahwa kedepannya setiap kegiatan pengumpulan dana misalnya yang dilakukan di jalanan oleh Mahasiswa , Kelompok atau Komunitas harus seizin BPBD dan jika tidak mengantongi izin maka Satpol PP dapat membubarkan kegiatan tersebut.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan penggalangan dana berjalan tertib, tepat sasaran dan memastikan peruntukan sumbangan tepat sasaran.

Rapat pansus tersebut dipimpin ketua Pansus Semuel Eban (Nasdem) dan dihadiri anggota pansus Yohanis Napan (Golkar), Esra Padatu (Demokrat), Marten Taruk Bua (Gerindra), Ferinto Delo Rupang (Hanura), Ardi Bombing (Gerindra) dan Yuli Saranga’ (Nasdem).

Adapun OPD terkait yang terlibat dalam rapat yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas PUTR, Satpol PP Damkar dan Penyelamatan. (*)