Pimpinan dan Anggota DPRD Tana Toraja Minta Program MBG Dihentikan Sementara atau Diubah Modelnya
- account_circle Monika Rante Allo
- calendar_month 48 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Pimpinan serta sejumlah anggota DPRD Tana Toraja menjenguk para siswa SMP yang keracunan makanan di RSUD Lakipadada Makale. (AP/Kareba Toraja).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah anggota DPRD Tana Toraja langsung membesuk dan melihat kondisi ratusan siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Makale yang diduga keracunan makanan dan dirawat di tiga rumah sakit di Makale.
Usai menjenguk para siswa, Ketua DPRD Tana Toraja, Kendek Rante meminta pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diduga menjadi penyebab keracunan massal ratusan siswa SMP tersebut.
Sambil menunggu hasil evaluasi, Kendek Rante juga meminta agar program MBG dihentikan sementara.
“Masalah makan bergizi gratis ini perlu disikapi secara serius, sehingga tidak terjadi lagi kejadian yang sama. Kita harapkan program MBG ini dhentikan sementara,” tegas Kendek Rante.
Dia mengatakan, DPRD Tana Toraja akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah maupun stakeholder terkait untuk membahas masalah makan bergizi gratis ini.
Wakil Ketua DPRD Tana Toraja, Evivana Rombe Datu menyetujui rencana evaluasi program MBG ini. Politisi Partai Nasdem ini juga mendorong semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi agar program MBG ini tidak memakan korban.
“Saya kira dengan kejadian hari ini menjadi bahan evaluasi. MBG ini merupakan program nasional, tetapi perlu diperhatikan hal-hal yang bisa membuat penerima manfaat MBG mengalami keracunan,” ujar Evivana.
Pernyataan lebih tegas datang dari politisi Partai Golkar, Randan Sampetoding. Ketua Fraksi Golkar DPRD Tana Toraja ini menegaskan program makan bergizi gratis perlu dihentikan.
“Dalam RDP nanti, saya harapkan pemerintah dan DPRD Tana Toraja tegas mengusulkan kepada pemerintah pusat, supaya kalau bisa, jangankan ditunda, kalau bisa dihentikan,” tandas Randan.
Menurut Randan, jika MBG yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto, tidak bisa dihentikan, perlu dipikirkan bentuk atau model lain dalam penyalurannya.
“Kalau tidak bisa dihentikan, ganti dalam model yang lain. Karena terus terang, kalau kita mau jujur, pemerintah yang ada ini hanya tinggal gengsi saja ya. Gengsi mengakui bahwa program MBG ini gagal,” tegas Randan.
Tinjau SPPG Penyalur MBG ke SMPN 1 dan SMPN 2 Makale
Sementara itu, Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeq dan Kapolres Tana Toraja, AKBP Budy Hermawan langsung meninjau kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batupapan, yang terletak di Jalan Poros Makale-Rantetayo. SPPG ini merupakan dapur yang melayani MBG untuk siswa SMPN 1 Makale dan SMPN 2 Makale serta beberapa sekolah lainnya.
Peninjauan dilakukan setelah Bupati dan Kapolres Tana Toraja menjenguk serta berbincang dengan para siswa yang keracunan makanan di RSUD Lakipadada.
Sejauh ini, Kareba-Toraja.com belum mendapat konfirmasi, baik dari Bupati maupun Kapolres terkait hasil peninjauan di SPPG Batupapan.
Pantauan di lapangan, hingga Kamis, 3 September 2026 sore, sebanyak 152 siswa dari dua sekolah itu masih menjalani perawatan intensif di tiga rumah sakit yang ada di Makale, Tana Toraja. (*)
- Penulis: Monika Rante Allo
- Editor: Arsyad Parende
Saat ini belum ada komentar