Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » BPJS Kesehatan » INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat

INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat

  • account_circle Arsyad Parende/Rls
  • calendar_month 2 menit yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta. (foto: istimewa)

 

 

KAREBA-TORAJA.COM, JAKARTA —Pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan. Sejak awal penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP.

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak, ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu 18 November 2026.

Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.

Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang. Ia menegaskan praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial. Penguatan upaya pencegahan turut berperan dalam menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.

Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.

INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama. Melalui inisiatif tersebut, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut kita untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.

Ia menambahkan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.

Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.

“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.

Ia menegaskan bahwa dengan sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegas Cak Imin.

Dalam INAHAFF ini juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026, antara lain:

1. Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik

  • Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr.dr. Hamzah, Sp.An.,KNA, KIC
  • Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si
  • Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D

2. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik

  • Terbaik 1 : Kabupaten Purbalingga
  • Terbaik 2 : Kota Medan
  • Terbaik 3 : Kabupaten Banyumas

3. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik

  • Terbaik 1 : Provinsi Bali
  • Terbaik 2 : Provinsi Riau
  • Terbaik 3 : Provinsi Jawa Barat

4. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik

  • Terbaik 1 : Kabupaten Kotawaringin Barat
  • Terbaik 2 : Kabupaten Karawang
  • Terbaik 3 : Kabupaten Sukabumi

5. Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik

  • Terbaik 1 : Provinsi Bali
  • Terbaik 2 : Provinsi Nusa Tenggara Timur
  • Terbaik 3 : Provinsi Nusa Tenggara Barat. (*)
  • Penulis: Arsyad Parende/Rls
  • Editor: Arsyad Parende

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selamat Datang AKBP Zulanda, Terima Kasih AKBP Eko Suroso

    Selamat Datang AKBP Zulanda, Terima Kasih AKBP Eko Suroso

    • calendar_month Senin, 10 Apr 2023
    • account_circle Admin Kareba
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, MAKASSAR — Kepolisian Resor Toraja Utara kini punya pimpinan baru. Namanya, AKBP Zulanda, S.IK, M.Si. Dia menggantikan AKBP Eko Suroso, yang kini menempati posisi baru sebagai Kabagwatpers Ro SDM Polda Sulsel. Serah terima jabatan dari Kapolres lama kepada Kapolres baru itu dilaksanakan di Aula Mappaodang Polda Sulsel, Senin, 10 April 2023. Kapolda Sulawesi Selatan, […]

  • Layanan BPJS Kesehatan Jangkau Penduduk Daerah 3T

    Layanan BPJS Kesehatan Jangkau Penduduk Daerah 3T

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Arsyad Parende/Rls
    • 0Komentar

    Launching LANURI dan Closing Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan. (Foto: Istimewa)   KAREBA-TORAJA.COM, JAKARTA — Sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan berkomitmen menghadirkan akses layanan JKN yang mudah diakses oleh penduduk Indonesia di manapun berada. Demi mengatasi keterbatasan akses layanan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), BPJS Kesehatan […]

  • UKI Toraja Kembangkan Padi Varietas Baru, Keunggulan Panen Cepat, Tahan Iklim Dingin dan Produksi Tinggi

    UKI Toraja Kembangkan Padi Varietas Baru, Keunggulan Panen Cepat, Tahan Iklim Dingin dan Produksi Tinggi

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • account_circle Arsyad Parende
    • 1Komentar

    Penanaman Padi Varietas Baru UKI Toraja di Sawah Manggala Hills Uluway Barat Kecamatan Mengkendek. (Foto: MultimediaUKIToraja)   KAREBA-TORAJA.COM, MENGKENDEK — Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) sebagai kampus unggulan milik Toraja terus melakukan riset dan inovasi dalam rangka mendukung kemajuan daerah. Salah satu riset yang sedang dikembangkan UKI Toraja adalah pengembangan padi varietas baru dalam […]

  • Lagi, Polisi Hentikan Upacara Rambu Solo’ di Sa’dan

    Lagi, Polisi Hentikan Upacara Rambu Solo’ di Sa’dan

    • calendar_month Selasa, 29 Des 2020
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, SA’DAN — Kepolisian Sektor Sa’dan Balusu Polres Toraja Utara dan Camat Sa’dan menghentikan upacara adat Rambu Solo’ yang digelar warga di Lembang Sa’dan Tiroallo, Kecamatan Sa’dan, Senin, 28 Desember 2020. Penghentian kegiatan Rambu Solo’ ini dilakukan polisi, selain karena tidak mengantongi izin keramaian, juga sebagai penegakan Maklumat Kapolri tentang Penegakan Protokol Kesehatan. Sebelumnya, Kepolisian […]

  • BNNK Tana Toraja Lakukan Tes Urine di Salubarani,  2Sopir Dinyatakan Positif Narkoba

    BNNK Tana Toraja Lakukan Tes Urine di Salubarani, 2Sopir Dinyatakan Positif Narkoba

    • calendar_month Selasa, 11 Mei 2021
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, SALUBARANI — Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tana Toraja bekerjasama dengan Polres Tana Toraja, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan melakukan tes urine terhadap sopir dan kondektur yang melintas di Salubarani, perbatasan Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang, Selasa, 11 Mei 2021. Hasil pemeriksaan, dua orang sopir dinyatakan positif menyalahgunakan narkoba. Inisial kedua sopir tersebut, yakni […]

  • UKM Pramuka UKI Toraja Gelar Kemah Lomba Penggalang III Diikuti Peserta dari 3 Kabupaten

    UKM Pramuka UKI Toraja Gelar Kemah Lomba Penggalang III Diikuti Peserta dari 3 Kabupaten

    • calendar_month Jumat, 1 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE UTARA — Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka UKI Toraja menggelar kegiatan Kemah Lomba Penggalang (KELOM-G) III Toraja tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Pa’kambuan Rantelemo, Kecamatan Makale Utara, 28-31 Oktober 2024. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta anggota Pramuka Penggalang (tingkat SMP/MTs) dari 3 kabupaten, yakni Tana Toraja, Toraja Utara dan Enrekang. Kemah […]

expand_less