KAREBA-TORAJA.COM, RANTEPAO — Sekitar seribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Toraja Utara (AMTU) menggelar aksi unjuk rasa di di kantor DPRD Toraja Utara, Senin, 5 Juni 2023.
Dalam aksinya, kelompok masyarakat ini menolak sejumlah rekomendasi DPRD Toraja Utara tekait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Toraja Utara tahun 2022.
Mereka juga meminta agar DPRD dan pemerintah menjalin sinergitas, sehingga proses pembangunan di Toraja Utara bisa berjalan dengan lancar dan aman.
“Yamannari te beberapa poin dalam rekomendasi (DPRD) yang menurut kami masyarakat itu sudah baik adanya tapi disayu pallak. Bisakah diperbaiki bahasanya sehingga ada sinergitas antara DPRD dan pemerintah,” tandas Samuel Barumbun, Koordinator Aksi.
“Tujuan kami datang ini adalah bahwa rekomendasi itu akan diperbaiki. Akan diubah bahasanya. Jangan ada Bahasa yang menyinggung,” ujarnya lebih lanjut.
Adapun sejumlah rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Toraja Utara yang dipersoalkan adalah peningkatan mutu kinerja ASN, pembangunan infraktruktur jalan yang menjadi sekala prioritas.
Kemudian, soal metode pembangunan rumah ibadah dan sarana pendukungnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang dianggap sudah tepat dan perlu dilanjutkan.
Kemudian, terkait mutu pendidikan, sekolah penggerak, pasar hewan Bolu, Alung-alun Kota Rantepao. Lalu, event sepakbola Bupati Cup, dan Festival Paduan Suara Rohani.
Menurut AMTU, semua program-program yang dilaksanakan Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang dan Frederik Victor Palimbong sudah sangat baik dan patut didukung.
Aksi unjuk rasa ini nyaris ricuh, namun berhasil diredakan.
Aksi unjuk rasa ini juga diwarnai dengan spanduk-spanduk dengan tulisan yang seragam “Menolak Rekomendasi DPRD”. Spanduk-spanduk itu juga tertulis mewakili masyarakat, baik lembang maupun kecamatan.
Setelah menyampaikan orasi di depan kantor DPRD, massa membubarkan diri. (*)
Penulis: Arsyad Parende
Editor: Arthur
Komentar