AMAN Toraya Gelar Diskusi Review Draf Naskah Akademik Perda Masyarakat Adat

KAREBA-TORAJA.COM, MAKALE — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Toraya selaku penggagas Perda Masyarakat Adat Toraya menggelar focus group discussion (FGD) dalam rangka mereview draf Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat.

Kegiatan digelar di Sekretariat AMAN Toraya, Jln Poros Makale – Rantepao, Kelurahan Rantelemo, Kecamatan Makale Utara, Tana Toraja.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja Kristian HP Lambe, Ketua Dewan Adat Toraja, perwakilan wilayah adat, Kepala OPD terkait, pengurusan AMAN Toraya dan Tim penyusun naskah akademik dari pengurus pusat AMAN.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Toraya) Romba Marannu Sombolinggi mengatakan tujuan diadakannya FGD ini adalah masih rangkaian dari rancangan ranperda masyarakat adat.

Baca Juga  Membanggakan, 11 Pelajar Ini Harumkan Tana Toraja dan Toraja Utara di Ajang Duta Pelajar Sulsel 2021

Tujuannya adalah bagaimana semua pihak yang menjadi bagian dari proses ranperda ini bisa menyatukan persepsi sehingga tidak ada lagi perbedaan pemahaman sebelum naskah ini dilempar ke forum yang lebih luas yakni konsultasi publik.

Sehingga hari ini diharapkan lahir masukan-masukan yang konstruktif misalnya terkait pemahaman peran dan fungsi lembaga adat, hak-hak masyarakat adat, UU apa yang mendasari pembentukan Perda, asas tujuan, ruang lingkup, pemberdayaan masyarakat adat sampai pada ketentuan pidana.

Diharapkan nantinya pada saat konsultasi publik tidak ada lagi perbedaan pemahaman ditingkat internal tim perancang.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja, Kristian HP Lambe mengatakan di DPRD Tana Toraja telah ditetapkan 7 Ranperda untuk tahun 2024 yang salah satu diantaranya adalah Ranperda masyarakat adat sesuai dengan surat nomor 14/Kep/DPRD/XI/2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2024.

Baca Juga  Panitia Yubileum 85 Tahun Baptis Katolik Pertama di Toraja Gelar Baksos dan Penanaman Pohon di Mappak dan Simbuang

Kristian mengatakan dengan keputusan ini berarti Ranperda ini sudah sah untuk dibahas sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah diatur di DPRD.

Berdasarkan jadwal, tahapan selanjutnya dari Ranperda ini adalah melakukan Konsultasi Publik yang dijadwalkan akan digelar pada 20 November 2023 mendatang. (*)

Penulis: Siska Papalangi’
Editor: Arthur

Komentar