oleh

Sosialisasi Perda, JRM: Pemprov Sulsel Akan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Desa

KAREBATORAJA.COM, MENGKENDEK — Pembangunan Desa mempunyai peran penting dalam konteks pembangunan nasional; selain karena mencakup bagian terbesar dari wilayah Negara Republik Indonesia, juga karena sekitar 70 persen jumlah penduduk indonesia bermukin di desa.

Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus, dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa.

“Kemudian yang paling berperan di dalam pembangunan perdesaan adalah Pemerintah Desa itu sendiri terutama di dalam menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa lokal dam peningkatan partisipasi komponen masyarakat perdesaan melalui penyusunan program-program pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun SDA,” ungkap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, John Rende Mangontan (JRM) saat melakukan sosialisasi dan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan nomor 9 tahun 2019 tentang Fasilitas Percepatan Pembangunan Perdesaan, di Lembang (Desa) Randanan, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja, Jumat, 13 November 2020.

Baca Juga  Reses di Kecamatan Tikala Toraja Utara, Irigasi dan Bedah Rumah Jadi Usulan Masyarakat ke Dan Pongtasik

Kegiatan Sosialisasi Perda ini dihadiri ratusan warga masyarakat dari Kecamatan Mengkendek dan sekitarnya. Juga aparat Lembang (Desa) setempat.

Menurut JRM, sapaan akrab John Rende Mangontan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik.

“Undang-Undang ini memberi kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan pengangguran serta masalah sosial budaya lainnya dapat diatasi tahap demi tahap,” katanya.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Sulsel tersebut, untuk mendukung upaya memajukan desa di Sulawesi Selatan, maka dapat dilakukan melalui fasilitasi percepatan pembangunan perdesaan. Fasilitasi dimaksud dapat berupa dukungan program dan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi, serta dalam bentuk bantuan keuangan desa terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Baca Juga  Dan Pongtasik Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepemudaan

“Dukungan program dan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi dapat dilakukan setiap tahun dengan merujuk atau menjabarkan kebijakan pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan,” terangnya.

Sedang bantuan keuangan desa dimaksudkan sebagai dukungan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam membiayai program Pemerintah Desa yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, namun belum memperoleh pendanaan yang maksimal dari sumber-sumber penerimaan desa yang sah atau memang sama sekali belum memiliki sumber pembiayaan.

“Dalam rangka menciptakan semua itu, maka integrasi, konsistensi, dan proporsi kemampuan keuangan desa terhadap program kegiatan masyarakat senantiasa dalam pengelolaannya disesuaikan dengan potensi dan kondisi, agar target dan sasaran capaian tepat serta sesuai dengan anggaran yang ditetapkan,” urai JRM.

Baca Juga  Harus Ada Solusi Bersama untuk Kebaikan Masyarakat dan PLTA Malea

Hal ini, lanjut dia, dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan yang sangat urgen bagi masyarakat, mesti dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia. (*)

Penulis: Desianti
Editor: Arthur

Komentar

Berita Lainnya