oleh

OPINI: Bandara Buntu Kunik’ dan Patung Yesus Memberkati Dipolitisasi?

Oleh: Bartho Tandiayu*

Supaya menjadi pengetahun umum sehingga masyarakat tidak langsung meyakini berita berkemas politis maka berikut saya menuliskan sedikit proses pembangunan dan makna  kedua karya besar ini.

Tentang Bandara Buntu Kuni” Toraja

Bandara Toraja merupakan sebuah hasil karya monumental dan membanggakan bagi masyarakat Toraja. Keberadaannya melalui proses yang lama dan membutuhkan energi yang besar. Selain itu, banyak pula  pihak yang terlibat, sejak  dari pencetus ide awal,  sampai pada proses pembangunannya. Ide awal ini kemudian ditindaklanjuti oleh  pemerintah Tana Toraja periode 2010 – 2015 (Bupati saat itu Theopilus Allorerung) yang diawali dengan upaya pembebasan lahan.

Semua faham, bahwa langkah-langkah awal membangun bandara ini bukannya mulus, namun mendapat tantangan – tantangan yang cukup keras, karena dinilai hanya sebuah rencana proyek mercusuar, sebuah pemborosan, letak geografis yang tidak memungkinkan, belum optimalnya penggunaan Bandara Pong Tiku, dan sebagainya. Sebaliknya, dari penggagas awal justru memandang dari perespektif lain, bahwa bandara ini sangat urgen ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan  beberapa aspek, antaralain:  apek ekonomi, aspek sosial, , aspek keamanan, dan aspek-aspek lainnya. Karena itu, patut kita memberikan penghargaan terhadap pencetus mereka yang memulai rencana ini.  Sayangnya, upaya ini terinterupsi oleh issue KKN pembebasan lahan, yang sampai saat ini kasusnya tidak sampai-sampai pada proses pengadilan, meskipun sudah sekian tahun yang lalu. Dan karena itu selalu jadi bahan gorengan setiap momentum politik. Jadi bukan mangkrak, sebagaimana yang dipersepsikan oleh beberapa orang.

Bagaimanakah proses pembangunan bandara selanjutnya? Seperti pada awal-awalnya,  tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam proses pembangunannya, namun tidak sedikit pula  yang tidak menginginkan dilanjutkan. Berikut ini,  saya akan menuliskan gambaran singkat proses-proses penting yang terjadi sampai ada keputusan  kelanjutan pembangunan Bandara Buntu Kuni’ ini, sepengetahuan saya dari berbagai sumber.

Baca Juga  Terbitkan Sertifikat Tanah di Hutan Mapongka, 2 Pejabat BPN Ditetapkan Tersangka

Pada tanggal 9 Juni 2016 ada  SK Bupati  yang dikeluarkan tentang “Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Bandara Buntu Kuni” beranggotakan 15 orang.  Tugas Tim tersebut pada intinya adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi keberlanjutan pembangunan Bandara Buntu Kuni’. Dalam pelaksanaannya Tim ini hanya melaksanakan 2 agenda penting, yakni pertemuan dengan Menteri Perhubungan waktu itu (Ignatius Jonan) , dan dengan Wakil Presiden (Jusup Kalla).  Pertemuan dengan MenHub di Kantor Kemenhub Jakarta, dihadiri oleh beberapa anggota tim ditambah beberapa toko Toraja di Jakarta.  Simpulan dari hasil pertemuan dengan MenHub tersebut, tidak terlalu sesuai harapan. Masalah intinya ada pada masih adanya pihak yang tidak menginginkan bandara ini dilanjutkan. Hal ini tersirat dari pernyataan Menhub bahwa keputusan melanjutkan  pembangunan Bandara Buntu Kuni’ ada di tangan RI 1.  Seorang tokoh yang tidak masuk tim, sebut saja Bapak A sangat memahami  maksud di balik pernyataan Menhub tersebut, lalu mengajak seluruh yang hadir untuk berembuk di sebuah tempat, demi menindaklanjuti informasi dari MenHub. Pada saat itu juga, di sebuah hotel berbintang setelah keluar dari ruangan Menhub,  tim berkumpul lalu membuat surat permohonan audiensi kepada RI 1 dan diantar langsung oleh Bapak A tersebut kepada RI 1.  Tim meninggalkan Jakarta, menunggu respon dari istana.

Seiring perjalana waktu,  kemudian tim dipanggil bertemu RI 2. Mengapa RI 2 dan bukan RI 1 sebagaimana tujuan surat audiensi yang dibuat?. Tidak perlu menanggapi negatif, respon positipnya adalah bahwa RI 1 memandang Tana Toraja merupakan bagian dari Sulawesi Selatan, sehingga RI 2 dinilai lebih memahami persoalan  Toraja dan pembangunan bandara dimaksud.  Terjadilah pembicaraan antara tim dan RI 2, akan tetapi  di tengah-tengah pembicaraan tanpa diduga, ada seseorang yang tidak diketahui muncul darimana namun masih warga Toraya juga,  memberikan pendapat yang justru mengaburkan semua agenda pertemuan.  Sudah bisa dibayangkan akhirnya, pertemuan  tersebut menghasilkan ketidakjelasan (mengambang).

Baca Juga  Laksma Benyamin Bura Diwacanakan Jadi Nama Jalan Masuk Bandara Toraja

Waktu berlalu tanpa titik terang kelanjutan pembangunan, bahkan mengarah ke keputusasaan. Beberapa aksi juga mewarnai perjuangan yang dilakukan oleh elemen-elemen pemuda dan mahasiswa Toraja, bahkan sampai di depan kantor Kemenhub.  Dalam suasana yang tidak jelas dan tidak pasti, ditambah tidak adanya rapat-rapat koordinasi  tim sebagaimana isi SK yang ada, salah seorang anggota tim (tanpa mau diketahi identitasnya), sebut saja Bapak B  karena kecintaannya pada kampung halamannya melalui jaringannya sendiri berinisiatif untuk membuka akses langsung dengan RI 1. Di ujung keberhasilan bertemu dengan RI 1 tersebut, terjadi  sebuah peristiwa teknis menyebabkan  pertemuan itu tertunda. Karena perkenan Tuhan, pada tanggal 24 Agustus 2018, satu minggu setelah perayaan HUT Kemerdekaan RI, dalam sebuah momentum, pertemuan itu akhirnya terlaksana juga. Di hadapan RI 1 yang didampingi didampingi  Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara, Bapak B tanpa didampingi oleh siapapun dari Toraja, menyampaikan permintaan untuk melanjutkan pembangunan Bandara Buntu Kuni’.  Dalam pertemuan tidak terlalu  lama itu, Bapak B betul-betul memanfaatkan kesempatan indah itu untuk menyampaikan alasan-alasan  mengapa Bandara Bunti Kuni’ sangat perlu ada di Toraja.  Bapak B sampai harus menyampaikan sejarah singkat Toraja dengan gamblang, termasuk bagaimana orang Toraja merasa diperlakukan tidak adil di Sulsel, sampai dengan peran orang Toraja dalam mempertahankan NKRI.

Hasilnya luar biasa. Pada jam itu juga, RI 1 memutuskan (bukan janji) untuk melanjutkan kembali pembangunan Bandara Buntu Kuni’. Dan tidak lama setelah itu Menteri Perhubungan yang baru  berkunjung ke Tana Toraja.

Dari narasi tersebut, terang benderang menunjukkan bagaimana perjuangan dilakukan dan  oleh siapa, sampai ada keputusan melanjutkan pembangunan Bandara Buntu Kuni’. Marilah jujur dan obyektif, dan tidak memegahkan diri sendiri demi kepentingan sendiri.

Baca Juga  Bandara Toraja Buka Rute Penerbangan Langsung Toraja-Balikpapan

Tentang Patung Kristus Memberkati

Pembangunan Patung Kristus Memberkati , sejatinya diinisasi oleh pemerintah daerah Tana Toraja periode 2010-2015, tentu saja tetap dalam kerjasama dan koordinasi pemerintah provinsi pada era pemerintahan SYL.  Proses-proses awal pembangunannya bukan tanpa tantangan, karena banyak pula kalangan yang menentangnya dengan berbagai alasan, termasuk  tuduhan bernuansa teologis  kepada Bupati pada saat itu (Theofilus Allorerung) sebagai bentuk penyembah berhala. Namun Beliau tidak mundur, bahkan semakin kuat keinginan mewujudkannya. Mengapa?

Patung Kristus Memberkati yang beridiri tegak di Buntu Burake saat ini, bukan semata-mata ditempatkan sebagai sumber mendapatkan manfaat ekonomi, namun lebih pada simbolisasi ketorajaan dan katorayaan di tengah-tengah arus globalisasi yang sangat keras. Perlu difahami bahwa arus globalisasi akan dengan mudah secara langsung meluluhlantakkan nilai-nilai baik nilai personal, maupun  nilai-nilai kearifan lokal sebuah daerah (etnis) tidak terkecuali Toraja. Arus globalisasi ini juga dengan mudah dimanfaatkan oleh yang memiliki hegemoni sosial dan ekonomi  untuk memporak-porandakan daerah yang  belum kuat  termasuk Toraja. Pada kondisi inilah, keberadaan Patung Kristus Memberkati memiliki makna strategis. Di sinilah kita bisa mengakui pemikiran  visioner Bupati saat itu  yang mampu membaca  tanda-tanda jaman tentang Toraja baik masa silam, masa sekarang, apalagi masa akan datang.

Bahwa kelanjutan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah daerah selanjutnya adalah sangat wajar. Siapa pun yang memerintah setelahnya, akan melakukan yang sama bila dirasakan itu memiliki manfaat. Sangat disayangkan  adanya  klaim sepihak keberhasilan membangun Patung Kristus memberkati  tersebut. Apalagi klaimnya didasarkan hanya pada penambahan pendapatan asli daerah (PAD), padahal makna substansi yang mau ditampilkan dari patung itu bukan semata-mata itu.

Semoga, tulisan ini menjadi penyeimbang berita yang telanjur dikemas oleh segelintir orang demi kepentingan politik.

*Bartho Tandiayu — Dosen, pengamat sosial politik. Tinggal di Makassar

Komentar

Berita Lainnya